Halonusantara.id, Samarinda – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listyono terus mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) Kaltim untuk bisa merambah pasar ekspor non migas.
Namun, ini bukan perkara mudah, ekspor non migas bisa sampai ke mancanegara membutuhkan sertifikasi internasional yang diakui oleh negara, tentu ini menjadi kendala bagi pelaku UMKM karena membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Makanya dibutuhkan komunikasi dulu antar pihak UMKM dengan DPRD dan stakeholder, UMKM harus berkoordinasi bersama Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan yang kemudian akan dikonektivitaskan ke DPRD Provinsi dan nantinya akan dibantu untuk mencari jalan keluar oleh Komisi II,” paparnya.
“Hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang ekonomi Kaltim, maka koneksi antara pelaku UMKM dan dinas terkait serta pemerintah itu diperlukan,” lanjut Tiyo, sapaan akrabnya.
Bukan hanya persoalan konektivitas, ia juga memaparkan bahwa dalam aktivitas ekspor perbaikan mutu dan kualitas sangat diperlukan agar mampu bersaing di pasar internasional.
“Rata-rata produksi non migas kita memiliki potensi, seperti kerajinan dan sarung. Tetapi, menurut saya brandingnya masih belum powerful. Itu yang harus dimaksimalkan, supaya produk kita mampu bersaing di pasar internasional,” tuturnya.
Terakhir, Tiyo sangat berharap UMKM bisa meningkatkan strategi marketing terutama strategi branding yang membuat produk tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi keunggulan daru produk yang lain.(HN/Adv/Eby)
