Halonusantara.id, Samarinda – Ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Samarinda dinilai sangat bergantung pada kualitas data penerima. Karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah, pembaruan data penerima bantuan dinilai tidak cukup dilakukan sesekali. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mendorong agar pemutakhiran data penerima bansos dilakukan secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perubahan kondisi warga segera tercermin dalam sistem pendataan pemerintah. Menurutnya, evaluasi bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan program bansos secara umum telah berjalan cukup baik. Namun, validitas data masih menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius.…
Penulis: Halo Nusantara
Halonusantara.id, Samarinda – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Pagi dinilai perlu dibarengi dengan penataan terhadap lapak-lapak yang hingga kini belum dimanfaatkan. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, meminta Pemkot segera mencari solusi atas masih adanya kios yang kosong. Menurutnya, keberadaan lapak yang tidak digunakan justru dapat menghambat upaya menjadikan Pasar Pagi kembali sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Persoalan tersebut, kata Helmi, telah menjadi perhatian DPRD dan dibahas bersama Komisi II. Dari pembahasan tersebut diketahui masih terdapat sejumlah lapak yang belum digunakan oleh pemegang haknya. “Kami sudah membahas persoalan ini bersama Komisi II. Informasi…
Halonusantara.id, Samarinda – Hukuman kebiri dinilai dapat menjadi salah satu bentuk sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual, khususnya terhadap pelaku dengan tingkat kejahatan berat. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti. Ia menyatakan dukungannya terhadap penerapan hukuman kebiri, namun menegaskan bahwa pemberian sanksi tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, hukuman tidak dapat diberikan hanya berdasarkan tuduhan. Setiap perkara harus terlebih dahulu melalui proses pembuktian dan persidangan hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan sesuai mekanisme peradilan. “Saya mendukung penerapan hukuman kebiri, tetapi tentu ada tahapan dan mekanismenya.…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota agar segera mengambil langkah konkret untuk meredam potensi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat. Legislator menilai penyesuaian harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok apabila tidak diantisipasi sejak dini. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan upaya mengendalikan inflasi harus dilakukan secara terpadu melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, seluruh instansi yang tergabung dalam tim tersebut perlu memperkuat koordinasi agar perkembangan harga di pasar dapat dipantau secara berkelanjutan. “Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua unsur dalam TPID harus bergerak bersama…
Halonusantara.id, Samarinda– DPRD Kota Samarinda meminta persoalan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah segera ditangani secara menyeluruh. Selain mendorong percepatan pemulihan pasokan energi, legislatif juga meminta PLN meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar dampak pemadaman dapat diminimalkan. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai gangguan kelistrikan yang terjadi belakangan diduga berkaitan dengan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang belum sepenuhnya stabil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan di Kalimantan Timur, tetapi juga sempat menjadi perhatian di sejumlah daerah lain di Indonesia. “Informasi yang beredar menyebutkan pasokan batu bara ke pembangkit mengalami kendala. Jika bahan bakar pembangkit…
Halonusantara.id, Samarinda– DPRD Kota Samarinda menilai dukungan pemerintah pusat menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sejumlah proyek strategis di Kota Tepian. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pembiayaan melalui APBN dinilai menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur prioritas tetap dapat dilanjutkan. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Romadhony Putra Pratama, mengatakan beberapa proyek yang telah memasuki tahap lanjutan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, pemerintah kota telah mengusulkan sejumlah proyek agar memperoleh dukungan pendanaan melalui APBN Tahun Anggaran 2027. “Tahapan pembangunan masih berlanjut, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, dukungan dari APBN menjadi salah…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta persoalan pengelolaan parkir di gerai Mie Gacoan Jalan Ahmad Yani segera diselesaikan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Pergantian pengelola parkir yang kembali terjadi dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak mengurangi kesempatan warga setempat dalam memperoleh penghasilan. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai penunjukan vendor baru oleh manajemen Mie Gacoan untuk mengelola area parkir. Kebijakan tersebut disebut memunculkan keberatan dari pengelola sebelumnya yang merupakan masyarakat lokal. Menurut Viktor, pemerintah daerah seharusnya mengambil peran lebih aktif dengan melakukan pembinaan apabila ditemukan kekurangan pada pengelola lokal, bukan membiarkan mereka…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai keberhasilan program pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke retail modern tidak hanya bergantung pada terbukanya akses pasar. Pelaku usaha juga harus memiliki kesiapan dari sisi kualitas produk, legalitas, hingga kemampuan memenuhi standar yang ditetapkan jaringan retail. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan terhadap UMKM agar mampu bersaing di pasar modern. Menurutnya, pendampingan secara berkelanjutan menjadi langkah penting sebelum produk lokal dipasarkan melalui toko-toko retail. “Kalau ingin produk UMKM bisa masuk retail modern, pelaku usahanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Mulai dari kualitas kemasan,…
Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS sebagai upaya memperkuat langkah pencegahan serta penanganan kedua penyakit tersebut. Dalam pembahasannya, legislatif turut menyoroti sejumlah faktor yang dinilai berkaitan dengan upaya menekan laju penularan HIV di Kota Tepian. Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan regulasi yang tengah disusun tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan kesehatan dan pengobatan, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah pencegahan yang dinilai mampu menekan penyebaran penyakit. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang konsisten dalam mendukung upaya preventif, termasuk tidak memberikan ruang terhadap…
Halonusantara.id, Samarinda– DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda 2025–2045 sebagai landasan pengembangan sektor industri dalam jangka panjang. Regulasi tersebut diharapkan menjadi acuan agar pembangunan industri berlangsung terarah, selaras dengan tata ruang, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyusunan raperda itu difokuskan untuk memastikan arah pengembangan industri tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, regulasi juga akan mengatur pembagian kawasan industri sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. “Raperda ini menjadi panduan pembangunan industri hingga tahun 2045. Nantinya…