Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan penerimaan pajak daerah dari sektor pertambangan dapat melampaui Rp800 miliar pada 2027.
Target tersebut didorong melalui pembenahan pendataan dan pencatatan pajak agar sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan di wilayah Kukar.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, terdapat sejumlah jenis pajak yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan.
Menurutnya, potensi penerimaan dari aktivitas pertambangan di Kukar perlu dicermati kembali. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbedaan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur.
Aulia mencontohkan, penerimaan PBBKB Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar berkisar Rp500 miliar. Padahal, berdasarkan data dasar penerimaan royalti batu bara, Kukar memperoleh bagian lebih besar.
Ia menilai tingginya aktivitas produksi batu bara semestinya sejalan dengan kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional dan alat berat, sehingga potensi penerimaan PBBKB di Kukar perlu dihitung berdasarkan aktivitas sebenarnya.
“Dengan kondisi itu, seharusnya penerimaan PBBKB Kutai Kartanegara bisa lebih besar dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur,” ujarnya.
Aulia optimistis pembenahan administrasi, pendataan, dan lokasi pembayaran pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah pada 2027 hingga melampaui Rp800 miliar.
“Angka tersebut bukan sekadar asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan yang ditemukan tidak selalu berkaitan dengan perusahaan yang tidak membayar pajak. Sejumlah perusahaan diduga telah memenuhi kewajiban, tetapi pembayaran pajaknya belum tercatat sebagai penerimaan daerah sesuai lokasi aktivitas operasional.
Salah satu contohnya pada mekanisme pencatatan PBBKB. Pembayaran pajak dapat mengikuti domisili kendaraan atau lokasi transaksi pembelian bahan bakar.
Akibatnya, pajak atas bahan bakar kendaraan dan alat berat yang beroperasi di Kukar berpotensi tercatat sebagai penerimaan daerah lain karena transaksi dan penerbitan faktur dilakukan di lokasi perusahaan induk, seperti Samarinda atau Balikpapan.
“Padahal, kendaraan dan alat berat tersebut secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara. Karena itu, harapan kami pembayaran PBBKB-nya dapat masuk ke Kutai Kartanegara sesuai dengan aktivitas operasionalnya,” jelas Aulia.
Menurutnya, penggunaan bahan bakar saat kendaraan dan alat berat beroperasi perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam mencermati potensi penerimaan pajak berdasarkan aktivitas di lapangan.
“Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” tuturnya.
Selain pembenahan pencatatan, Pemkab Kukar juga akan menelusuri kemungkinan adanya kekurangan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kewajiban masing-masing perusahaan.
Dalam proses penertiban, Pemkab Kukar akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Aulia menegaskan, perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Tindak lanjut dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian sesuai kewenangan masing-masing. (HB/ADV)

