Halonusantara.id, Samarinda – Ketidakmerataan fasilitas sekolah negeri di Kota Balikpapan, khususnya di Kecamatan Balikpapan Tengah, memunculkan perhatian serius terhadap efektivitas penerapan sistem zonasi pendidikan.
Anggota DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di Kota Balikpapan masih belum seimbang dengan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurutnya, situasi ini menimbulkan tantangan besar bagi siswa dalam mendapatkan akses pendidikan yang seharusnya lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
“Di Balikpapan Tengah, siswa masih kesulitan mengakses SMA dan SMK negeri akibat ketimpangan distribusi sekolah. Hal ini menghambat mereka mendapatkan pendidikan sesuai aturan zonasi,” ujarnya.
Ketimpangan ini tidak hanya terbatas di Balikpapan Tengah, melainkan juga dialami oleh kecamatan lain di Balikpapan. Damayanti menekankan bahwa minimnya jumlah sekolah negeri telah menciptakan hambatan tambahan bagi pelaksanaan zonasi yang semestinya dirancang untuk mempermudah akses pendidikan.
“Dengan kondisi tidak meratanya SMA/SMK yang ada, sistem zonasi yang diterapkan malah menambah permasalahan yang ada pada pendidikan Kota Balikpapan,” tambahnya.
Sebagai solusi, Damayanti mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera mengambil langkah strategis dengan memperbanyak pembangunan sekolah negeri di wilayah-wilayah yang membutuhkan. “Perlu ada komitmen kuat untuk menambah sekolah di daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga zonasi benar-benar efektif,” tegasnya.
Masalah pemerataan fasilitas pendidikan ini dinilai membutuhkan perhatian khusus agar siswa di seluruh wilayah Kota Balikpapan mendapatkan hak pendidikan yang sama sesuai dengan prinsip zonasi yang telah diatur pemerintah.
