Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sri Puji Astuti, memberikan argumen perihal tantangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Ungkapnya, yang menjadi tantangan ialah minimnya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri. Lembaga pendidikan prasekolah yang ada sebagian dikelola oleh Rukun Tetangga (RT) dan beberapa dikelola oleh pihak swasta.
Anggota Dewan tersebut, mengungkapkan bahwa kondisi ini belum sesuai dengan dua Peraturan WaliKota (Perwali) Samarinda yang mewajibkan jenjang PAUD sebelum masuk SD.
“PAUD negeri baru ada 12, dan kami rencanakan bertambah jadi 13 di Loa Janan Ilir. Namun, PAUD swasta juga memerlukan perhatian, terutama soal izin, kondisi bangunan, hingga kesejahteraan guru,” ungkap Puji.
Lebih lanjut, Puji juga menyoroti standar pendidikan guru PAUD yang kini diwajibkan menyelesaikan pendidikan Strata 1, hal ini menyebabkan berkurangnya kuantitas guru PAUD yang lolos kualifikasi untuk mengajar, sebab masih banyak guru PAUD yang belum memenuhi standar tersebut.
“Kita harus berjuang agar ada program peningkatan kualitas guru dan insentif bagi mereka,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini mencakup, biaya yang tinggi guna pengadaan seragam sekolah dan peralatan belajar yang menjadi kendala bagi orang tua/wali murid.
“Harapannya, ke depan pemerintah bisa memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD swasta, sehingga meringankan beban orang tua,” tuturnya.
Puji menyebut bahwa pendidikan anak usia dini seharusnya terintegrasi dengan layanan kesehatan, seperti imunisasi dan pemeriksaan mental.
Tak hanya itu, Puji juga menyoroti pentingnya implementasi aturan gender di berbagai lini kehidupan.
“Sudah saatnya perempuan masuk ke bidang-bidang yang dulu dianggap milik laki-laki saja, seperti menjadi sopir atau pekerja distribusi. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kesempatan,” tutupnya. (SL/Adv/DPRDKotaSamarinda)
