Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar rapat koordinasi strategis guna meninjau pelaksanaan program kerja 2025 yang berpotensi tidak selesai tepat waktu. Rapat yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (14/5/2025) ini, melibatkan seluruh pimpinan OPD dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, Sri Wahyuni.
Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama jajaran pejabat Pemprov seperti Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala Bappeda Yusliando, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Irhamsyah.
Dalam rapat ini, Sri Wahyuni menyoroti rendahnya capaian kinerja hingga pertengahan tahun 2025 yang baru mencapai 9%. Menurutnya, capaian tersebut jauh dari harapan, apalagi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Perlu dievaluasi bersama, kenapa realisasi masih sangat rendah. Kita tahu ada penyesuaian karena efisiensi, namun itu tidak seharusnya menjadi alasan utama terhambatnya pelaksanaan kegiatan,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran sudah dilakukan dan kegiatan yang tidak terkena pemangkasan tetap bisa dijalankan tanpa harus menunggu pergeseran anggaran tambahan. Selain itu, Sri Wahyuni juga menyoroti beberapa kendala teknis yang dihadapi OPD, seperti transisi E-Katalog versi 5 ke 6, perubahan regulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, hingga himbauan pelaksanaan kegiatan secara internal.
“Permasalahan ini harus dicermati, dan jangan sampai belanja yang dilakukan malah menjadi catatan buruk karena bukan merupakan prioritas utama. Kita harus bisa membedakan mana kegiatan inti dan mana yang hanya bersifat pendukung,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur belum menandatangani perjanjian kinerja karena masih menunggu adanya skema reward dan punishment yang jelas. Selain itu, BPKP juga akan mengkaji komposisi belanja OPD agar tidak didominasi oleh belanja penunjang.
Melalui forum ini, diharapkan setiap OPD mampu mengidentifikasi kendala secara tepat serta segera mengambil langkah-langkah perbaikan agar target APBD 2025 dapat tercapai secara optimal. (Eby/Adv)
