Halonusantara.id, Samarinda – Ketimpangan kontribusi fiskal perusahaan besar yang beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius DPRD. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya setoran pajak kendaraan dan alat berat yang masuk ke daerah, padahal infrastruktur Kaltim banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Menurut Guntur, banyak perusahaan besar yang mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Benua Etam, namun tidak menunjukkan komitmen fiskal yang sepadan. Salah satu bentuk ketimpangan itu terlihat dari kendaraan operasional perusahaan yang justru menggunakan pelat nomor dari luar daerah.
“Banyak kendaraan operasional perusahaan berplat luar daerah seperti B atau L, padahal setiap hari mereka menggunakan jalan-jalan di Kaltim. Ini tidak adil,” ujar Guntur.
Ia menekankan pentingnya kesadaran perusahaan untuk melakukan balik nama kendaraan ke pelat KT (Kalimantan Timur), agar pendapatan dari pajak bisa masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mendorong agar mereka berkontribusi lebih adil. Pajak kendaraan itu nantinya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang mereka lalui setiap hari. Jadi logikanya, yang merusak ya ikut bertanggung jawab memperbaiki,” tegas legislator asal Kutai Kartanegara itu.
Guntur menambahkan bahwa langkah konkret juga tengah dipersiapkan oleh Komisi II DPRD Kaltim. Salah satunya adalah memperkuat kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk turun langsung ke lapangan, melakukan audit terhadap kendaraan dan alat berat yang selama ini belum terdata.
“Kita tidak ingin hanya melihat laporan di atas kertas. Kami ingin turun langsung dan pastikan potensi pajak benar-benar tergarap,” ujarnya.
Lebih lanjut, Guntur menyebut bahwa alat berat milik perusahaan merupakan potensi pajak besar yang selama ini belum dimaksimalkan. Padahal, sektor ini bisa memberikan kontribusi signifikan untuk percepatan pembangunan daerah.
“Semakin besar PAD kita, semakin mandiri daerah ini dalam membangun. Itu sebabnya kontribusi perusahaan tidak boleh lagi setengah hati,” pungkasnya. (Eby/Adv)
