Halonusantara.id, Yogyakarta — Upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pengawasan anggaran menjadi fokus utama dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Sabtu (13/5/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kaltim untuk memperdalam pemahaman terhadap prinsip good governance, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Mengusung semangat transparansi dan akuntabilitas, Bimtek tahun ini menekankan pentingnya penyelarasan antara visi pembangunan daerah dengan strategi nasional. Hal ini terlihat dari fokus utama pembahasan, yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Acara secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang mewakili Ketua DPRD. Dengan gaya komunikasinya yang santai, Ekti mencairkan suasana dengan sebuah pantun, sebelum diskusi serius dimulai.
Dalam sambutannya, Ekti menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh harmonisasi kerja antara DPRD dan eksekutif.
“Sinergi ini sangat krusial. Tanpa kolaborasi yang baik, arah kebijakan daerah bisa melenceng. Kami ingin pembangunan di Kaltim benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Materi utama disampaikan oleh Fernando H. Siagian, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri. Ia menggarisbawahi bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang harus disusun berbasis evaluasi dan data valid agar sinkron dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJPD, RPJPN, dan RPJMN.
“RPJMD harus disusun berdasarkan data yang valid dan analisis menyeluruh. Sinkronisasinya dengan RPJPD, RPJPN, hingga RPJMN sangat penting agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan strategi nasional,” jelas Fernando.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh terfokus hanya pada infrastruktur fisik, melainkan juga harus mencakup aspek sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPRD sangat penting. Pastikan setiap rupiah anggaran menyasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan efisiensi harus dijaga,” tegasnya.
Bimtek ini turut melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri, akademisi Universitas Respati Yogyakarta, serta pejabat struktural DPRD Kaltim. Para peserta aktif berdiskusi, berbagi praktik baik, dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Dengan terselenggaranya forum ini, DPRD Kaltim diharapkan makin siap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa wujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan profesional,” pungkas Ekti. (Eby/Adv)
