Halonusantara.id, Samarinda – Ancaman terhadap kelestarian Kawasan Hutan Pendidikan Unmul Samarinda (KHDTK Unmul) kian mengkhawatirkan. DPRD Kalimantan Timur menilai, perambahan di area Kebun Raya Unmul (KRUS) bukan lagi persoalan lokal, melainkan sudah menjadi isu nasional yang butuh perhatian pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menekankan bahwa perlindungan terhadap kawasan konservasi tersebut harus segera dibahas di tingkat kementerian. Ia menyebut KRUS memiliki nilai strategis, tak hanya bagi lingkungan, tapi juga pendidikan, riset, dan mitigasi bencana.
Menurut Sarkowi, kawasan hutan seluas ratusan hektare itu kini semakin terancam oleh aktivitas pembukaan lahan pertanian dan pembangunan permukiman ilegal. Bila tidak segera ditindak, kerusakan yang terjadi dikhawatirkan akan permanen dan menghambat fungsi ekologis hutan pendidikan tersebut.
“Ini bukan sekadar soal penegakan hukum di lapangan. Kami perlu dukungan anggaran, koordinasi antar-instansi, dan fasilitas pengawasan yang memadai agar pengelolaan kawasan benar-benar berkelanjutan,” ujar Sarkowi
Ia juga menyebut bahwa saat kunjungan Wakil Presiden RI ke Muara Kelay beberapa waktu lalu, perlindungan KRUS belum masuk dalam pembahasan resmi. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bisa segera mengambil langkah konkret.
“Informasi terbaru menyebutkan bahwa Menteri LHK dijadwalkan hadir di Samarinda minggu depan. Ini momentum tepat untuk membawa keluhan masyarakat dan akademisi Unmul ke tingkat kebijakan pusat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sarkowi mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mendukung upaya rehabilitasi hutan dan penguatan patroli pengawasan secara berkala. Ia mengingatkan pentingnya KRUS sebagai pusat pembelajaran dan sumber data ilmiah yang bernilai tinggi.
Pengamat kehutanan Universitas Mulawarman, Dr. Ratna Sari, turut menyampaikan pandangan senada. Ia menilai keterlibatan aktif kementerian merupakan kunci dalam memastikan program konservasi berjalan secara berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pusat dan daerah akan memperkuat kapabilitas pengawasan, sekaligus memastikan data penelitian jangka panjang tentang flora dan fauna di kawasan ini tetap akurat,” kata Dr. Ratna.
Kunjungan Menteri LHK ke Samarinda pekan depan pun diharapkan menjadi titik balik penyelamatan KRUS. Masyarakat dan kalangan akademisi menanti aksi nyata berupa penetapan batas kawasan, pemasangan patok, pembangunan pos pengamanan, hingga penerapan larangan tegas terhadap perambahan. (Eby/Adv)
