Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Persoalan pengelolaan sampah di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencuat. Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyoroti ketiadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sejumlah desa yang dinilai semakin mendesak untuk segera diatasi.
Menurut Idham, kebutuhan akan satu lokasi TPA yang dapat melayani desa-desa seperti Senoni, Selerong, dan Sanggulan, sudah menjadi kebutuhan mendesak. Namun, hingga kini rencana pembangunan TPA masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait persoalan ketersediaan lahan.
“Kita masih terkendala di lahan. Saya sudah coba minta ke pihak perusahaan IHM, tapi mereka belum bersedia menyerahkan lahannya. Bahkan lahan eks tambang juga belum bisa dimanfaatkan karena statusnya masih milik perusahaan,” jelas Idham.
Ia berharap, perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan tidur, khususnya yang tidak lagi aktif beroperasi, dapat berkontribusi dengan menyediakan lahan untuk pembangunan TPA sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.
“Harapan kita, perusahaan mau membebaskan lahannya. Apalagi aktivitas mereka sudah tidak ada lagi di sana. Ini untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar,” tegasnya.
Meskipun belum menyampaikan secara resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Idham menyatakan akan segera melakukan koordinasi agar rencana ini dapat masuk dalam prioritas pembangunan.
“Insya Allah dalam waktu dekat saya akan konsultasi ke DLHK. Mereka bisa bantu fasilitasi komunikasi dengan perusahaan dan mempercepat proses pembangunan TPA ini,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut juga menyoroti dampak langsung dari belum tersedianya TPA di wilayah tersebut. Warga, menurutnya, kini terpaksa membuang sampah sembarangan, bahkan ke sungai, yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat.
“Ini sangat penting. Kalau terus dibiarkan, masyarakat tidak punya pilihan selain buang sampah ke sungai. Kita harus punya satu TPA yang bisa melayani beberapa desa di wilayah ini,” tandasnya.
Idham berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dapat terbangun demi menyelesaikan persoalan ini secara berkelanjutan. Baginya, pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bagian dari menjaga kualitas hidup dan lingkungan masyarakat Kukar di masa depan. (Hf/Adv)
