Halonusantara.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengupayakan percepatan penyelesaian Jembatan Sungai Nibung, yang digadang-gadang akan menjadi kunci penghubung strategis antara wilayah Kutai Timur dan Berau. Infrastruktur ini diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Kaltim yang selama ini terkendala akses transportasi.
Jembatan sepanjang 200 meter itu diyakini mampu memangkas waktu tempuh hingga tiga jam dari Desa Kadungan Jaya di Kecamatan Kaubun menuju Kecamatan Karangan, bahkan membuka akses langsung menuju Kecamatan Batu Putih, Talisayan, dan Biduk-Biduk di Kabupaten Berau.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa keberadaan Jembatan Sungai Nibung akan mengubah pola distribusi barang dan mobilitas penduduk di kawasan tersebut.
“Dengan rampungnya jembatan ini, kita bicara efisiensi logistik, kemudahan akses pasar, dan peningkatan kualitas komoditas seperti ikan yang berasal dari wilayah pesisir,” ujarnya, Rabu (16/7/25).
Lebih jauh, proyek yang telah dibangun sejak 2014 ini dinilai menjadi bukti pentingnya perencanaan infrastruktur yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
“Jembatan ini bukan hanya soal kemudahan menyeberang, tapi tentang menciptakan konektivitas antardaerah yang akan menopang perekonomian lokal dan regional,” tuturnya.
Senada dengan Gubernur Kaltim, Dr H Rudy Mas’ud, yang menyebut penyelesaian jembatan ini sebagai salah satu prioritas strategis pemerintah provinsi. Ia pun menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam percepatan pembangunan jembatan yang terbengkalai selama lebih dari satu dekade.
“Sudah terlalu lama masyarakat menunggu. Kita tidak bisa terus membiarkan angkutan barang dan orang bergantung pada feri tradisional yang terbatas kapasitasnya. Ini soal efisiensi dan keadilan pembangunan,” tegas Rudy.
Penyelesaian Jembatan Sungai Nibung juga diharapkan menjadi katalis untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk perikanan dari wilayah pesisir, mempercepat distribusi hasil perkebunan, serta membuka peluang investasi baru di sektor perdagangan dan pariwisata.
Pemprov Kaltim pun menyerukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif agar proyek strategis ini tak kembali tertunda. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
