Halonusantara.id, Samarinda – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tubuh kepolisian menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus terus dijaga melalui pendekatan yang lebih terbuka dan humanis.
“Kita tentu tetap mendukung Polri. Tapi kita juga harus jujur bahwa jika ada persoalan di lapangan, sering kali itu karena ulah segelintir oknum. Jangan sampai tindakan beberapa orang mencoreng nama baik institusi secara keseluruhan,” tegasnya.
Celni menilai, keterbukaan terhadap kritik dan kemampuan untuk mengevaluasi diri adalah kunci untuk menjaga legitimasi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
“Semoga Polri semakin terbuka, mampu membaca kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta bisa memberikan yang terbaik. Karena sejatinya, masyarakat mendambakan polisi yang bisa diajak berdialog, hadir memberi solusi, bukan menambah masalah,” jelasnya.
Merujuk data Lembaga Survei Indonesia (LSI) awal 2025, kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan tren positif, meski masih mengalami fluktuasi. Hal ini dinilai menjadi refleksi penting bagi institusi kepolisian untuk terus melakukan pembenahan internal.
Langkah-langkah reformasi seperti penguatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik, hingga penerapan pendekatan restoratif justice turut mendapat apresiasi dari DPRD Samarinda.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum adalah syarat mutlak agar kota ini tetap aman dan kondusif. Kita ingin Samarinda menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh warganya,” pungkasnya.
Melalui pengawasan dan dukungan berkelanjutan, DPRD Samarinda berharap reformasi di tubuh Polri benar-benar berdampak pada peningkatan kepercayaan publik serta terwujudnya ketertiban sosial yang berkelanjutan di Kota Tepian. (Eby/Adv)
