Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyiapkan implementasi program bantuan pendidikan tinggi secara gratis yang menyasar mahasiswa baru mulai tahun ajaran 2025/2026.
Sebagai bentuk keseriusan, anggaran sebesar Rp750 miliar telah disiapkan dan direncanakan masuk dalam perubahan APBD tahun ini.
Skema bantuan pendidikan ini merupakan bagian dari program prioritas Gubernur Rudy Mas’ud di bawah payung kebijakan “Gratispol” sebuah inisiatif besar yang mengintegrasikan sektor pendidikan dan kesehatan dalam layanan publik tanpa biaya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa proses perumusan regulasi sedang berlangsung intensif, salah satunya menyesuaikan antara kalender akademik perguruan tinggi dan siklus anggaran pemerintahan.
“Perbedaan waktu tahun ajaran dan siklus anggaran memang menjadi tantangan teknis tersendiri. Namun kami sudah siapkan skema agar alokasi Rp750 miliar dapat terserap melalui perubahan APBD,” ujar Sri Wahyuni, Kamis (12/6/2025).
Pemprov Kaltim telah melakukan pendataan calon penerima dengan mengumpulkan data mahasiswa baru dari lebih dari 50 perguruan tinggi di Kaltim baik negeri maupun swasta yang telah memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemerintah daerah.
Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi dalam penyaluran bantuan.
Bantuan pendidikan tidak akan disalurkan langsung kepada individu mahasiswa, melainkan melalui kampus masing-masing. Hal ini dirancang untuk menghindari potensi tumpang tindih dan memperkuat aspek akuntabilitas, sesuai rekomendasi dari BPKP dan arahan Kementerian Dalam Negeri.
Regulasi teknis berupa Peraturan Gubernur (Pergub) kini dalam tahap akhir fasilitasi di Kemendagri. Tim hukum Pemprov juga telah berada di Jakarta guna memastikan proses berjalan lancar.
Jika tidak ada hambatan, Pergub tersebut ditargetkan terbit dalam waktu dekat sebagai dasar hukum pelaksanaan program.
Tidak hanya menyasar mahasiswa S1, kebijakan ini juga mencakup jenjang S2 dan S3, dengan komposisi bantuan yang akan diatur berdasarkan proporsi kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Program ini diharapkan menjadi bagian dari strategi besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim menuju visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam konteks Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak muda di Kaltim punya kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya, sehingga mereka dapat berkontribusi optimal membangun daerah,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, program Gratispol diproyeksikan membutuhkan anggaran hingga Rp2,1 triliun, yang akan digulirkan secara bertahap mulai tahun ini.
Pelaksanaannya akan dikawal ketat oleh Pemprov agar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan mendorong transformasi layanan dasar secara berkelanjutan.
“Pendidikan adalah kunci masa depan, dan kami berkomitmen penuh untuk menghadirkan solusi nyata bagi para mahasiswa yang membutuhkan, khususnya di era transformasi Kaltim sebagai IKN,” tutupnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
