Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran di penghujung tahun fiskal 2025. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 tidak akan memuat alokasi bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintah kabupaten/kota.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan hal baru, melainkan bentuk konsistensi yang sudah diterapkan dalam dua tahun terakhir untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan program fisik.
“Untuk proyek fisik yang didanai dari bankeu, waktu pengerjaan di akhir tahun sangat mepet. Karena itu, kami putuskan tetap tidak mengalokasikan dana bankeu dalam APBD-P,” ujarnya.
Meskipun terdapat sejumlah usulan dari anggota dewan, termasuk dari Fraksi Golkar, agar bankeu tetap masuk dalam anggaran perubahan, keputusan kolektif akhirnya mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan.
“Pekerjaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas publik bisa terancam mangkrak kalau dipaksakan masuk sekarang,” kata pria yang akrab disapa Hamas ini.
Selain bantuan keuangan, Hamas juga mengungkap bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi tidak lagi mengalokasikan dukungan langsung terhadap sektor pertanian. Perubahan ini mengikuti kebijakan nasional, di mana seluruh program pertanian telah diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Sudah bukan kewenangan daerah lagi. Sekarang program pertanian langsung ditangani oleh kementerian,” jelasnya.
Arahan dari Kementerian Pertanian membuat seluruh bentuk dukungan seperti distribusi alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, maupun bibit, dihapus dari struktur APBD 2025.
Adapun untuk sektor kesehatan, Pemprov tetap memberikan perhatian, namun mengikuti ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2025. Proyek rumah sakit seperti RS Atma Husada Mahakam, RS Mata, dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie tetap jadi prioritas dengan pembiayaan melalui skema pusat.
“Kami mendukung penguatan layanan kesehatan, tapi pendanaannya menyesuaikan aturan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa penyusunan anggaran perubahan bukanlah ruang untuk menampung program jangka panjang, melainkan difokuskan pada program cepat realisasi yang bisa memberikan dampak langsung.
“Fokus kita adalah pada program-program yang benar-benar bisa dijalankan, bukan sekadar janji tanpa hasil,” tandasnya. (Eby/Adv)
