Halonusantara.id, Samarinda – Ketidakhadiran unsur pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (21/7/2025) memicu kritik dari kalangan legislatif. Agenda penting yang membahas Raperda tentang Pendidikan dan Pengelolaan Lingkungan dianggap seharusnya mendapatkan perhatian langsung dari pimpinan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menyampaikan keberatannya secara tegas. Ia menyoroti bahwa rapat kali ini merupakan forum penting yang berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga kehadiran pimpinan Pemprov menjadi hal yang esensial.
“Kenapa saya berintrusi keras seperti ini? Karena sudah lima kali menurut saya, saya selalu hadiri rapat. Tetapi, dalam rapat selalu diwakili oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Timur,” tegasnya.
Syahariah menekankan bahwa kepala daerah atau setidaknya pejabat tinggi seperti wakil gubernur atau sekretaris daerah perlu hadir secara langsung, bukan sekadar diwakili oleh staf ahli.
“Maka saya minta ke depan, kalau bisa, kepala daerah, kalau memang kepala daerah tidak bisa hadir, intruksikan wakilnya. Kalau tidak bisa wakilnya, terakhir Ibu Sekdanya yang hadir,” urainya.
Ia juga menambahkan bahwa ketidakhadiran pimpinan daerah kerap diikuti oleh absennya sejumlah kepala dinas yang justru memilih mengutus perwakilan.
“Makanya saya minta jangan diwakili, kalau bisa, walaupun mendesak, karena kita tahu, sekarang ini, menteri-menteri sudah keluar masuk Kalimantan Timur. Setidaknya jika tidak dihadiri oleh gubernur bisa wakilnya hadir, atau Sekdanya yang hadir,” sebutnya.
Lanjut Syahariah, kehadiran pimpinan eksekutif dalam forum seperti ini akan menciptakan suasana diskusi yang lebih hidup dan sinergis antara legislatif dan eksekutif.
Ia berharap kebiasaan lama yang dianggap kurang menghargai undangan DPRD ini segera diubah demi membangun hubungan kerja yang lebih harmonis antara kedua lembaga.
“Coba kebiasaan-kebiasaan kita seperti ini yang tahu tahun kemarin, kalau bisa di tahun-tahun ini, periode-periode ini itu dirubah,” tekannya.
Sebelum menutup penyampaiannya, Syahariah kembali mengingatkan pentingnya komitmen untuk hadir dalam forum resmi DPRD sebagai bentuk penghargaan terhadap proses demokrasi dan kemitraan antar lembaga. (Eby/Adv)
