Halonusantara.id, Samarinda – Fenomena juru parkir (jukir) liar di kawasan Gelora Kadrie Oening, Samarinda meresahkan masyarakat yang berkunjung.Kondisi ini dikeluhkan mengganggu kenyamanan warga yang beraktivitas di sana, baik untuk olahraga maupun kegiatan sosial dan keagamaan.
Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga (PPO) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim), Junaidi, menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan izin bagi praktik parkir liar tersebut.
“Terkait penggunaan lahan parkir di kawasan GOR Kadrie Oening, saya akui memang masih ada persoalan, apalagi saat ada acara non-olahraga seperti kegiatan keagamaan atau kebudayaan,” ujarnya.
Junaidi menjelaskan, pungutan liar oleh oknum parkir kerap terjadi saat jumlah kendaraan membeludak, melebihi kapasitas parkir yang tersedia. Masalahnya diperparah karena regulasi yang ada belum maksimal diterapkan.
“Saya juga sempat menerima laporan terkait adanya parkir jungkir itu. Perlu saya tegaskan bahwa UPTD maupun Dispora tidak pernah memberikan izin atau memerintahkan oknum-oknum tersebut. Kalau teman-teman media menemukan praktik seperti itu, silakan dokumentasikan dan laporkan kepada kami, pasti akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Menurut Junaidi, akar masalah parkir liar ini sebagian besar berasal dari belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan parkir di kawasan publik.
“Perda sudah ada, tapi pelaksanaannya belum jalan karena sempat mendapat penolakan dari masyarakat. Nah, ketika tidak diterapkan, muncul parkir-parkir liar tadi,” jelas Junaidi.
Ia juga menyoroti desain GOR Kadrie Oening yang multifungsi. Area parkirnya sering dipakai untuk pameran, acara keagamaan, bahkan konser.
“Dua lapangan parkir di GOR Kadrie Oening sebenarnya digunakan juga untuk pameran, acara keagamaan, bahkan konser. Kalau semuanya digunakan untuk kegiatan, lalu kendaraan parkir di mana? Akhirnya parkir meluber ke jalan lingkar, padahal jalan lingkar itu kita desain juga untuk jogging track,” paparnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Dispora Kaltim membayangkan sistem parkir elektronik untuk mencegah pungutan liar.
“Saya membayangkan kalau ruang parkir khusus itu bisa dikelola secara elektronik, maka tidak ada lagi yang namanya pungutan liar atau parkir jungkir,” tuturnya.
Namun, Junaidi menyadari bahwa implementasi sistem ini butuh sumber daya manusia dan pengawasan konsisten.
“Melarang saja tidak cukup. Siapa yang bisa berdiri terus menerus di sana untuk mengawasi? Kami juga tidak punya cukup personel untuk jaga sepanjang waktu, apalagi saat ramai pengunjung,” pungkasnya. (Sf/Adv/DISPORAKALTIM)
