Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Kerusakan parah di jalan poros penghubung antar kecamatan di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Salah satu jalur vital yang rusak berat adalah akses utama dari Kecamatan Kota Bangun menuju Muara Muntai hingga ke Kecamatan Muara Wis, yang dinilai sangat penting bagi mobilitas dan perekonomian warga.
Anggota Komisi III DPRD Kukar, Taufik Ridiannur, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi jalan tersebut. Ia menegaskan perlunya penanganan serius dari pemerintah, mengingat akses tersebut menjadi satu-satunya jalur darat bagi masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan untuk beraktivitas, termasuk dalam keadaan darurat.
“Saya bersama pihak pemerintah sudah meninjau langsung beberapa titik kerusakan. Di jalur Muara Wis–Kota Bangun Seberang, masih ada sekitar 12 kilometer yang kondisinya sangat memprihatinkan,” ungkap Taufik.
Taufik menjelaskan, jalan ini tidak hanya digunakan oleh warga Muara Wis, tetapi juga oleh masyarakat dari Dusun Kuyung, Sebemban, Melintang, serta Muara Muntai.
Lebih dari sekadar akses ekonomi, jalur ini juga menjadi rute evakuasi pasien ke rumah sakit. Namun karena rusaknya jalan, ambulans tak bisa melintas, dan warga terpaksa menggunakan perahu longboat untuk transportasi darurat.
“Kalau pasien dalam kondisi kritis, tidak mungkin lewat darat karena jalannya rusak dan bergelombang parah. Itu sangat membahayakan. Jadi kami terpaksa rujuk lewat sungai,” jelasnya.
Di beberapa titik, seperti di Sebemban, kondisi jalan tidak memungkinkan untuk langsung disemenisasi. Terdapat sekitar 187 meter yang harus ditinggikan sekitar 70–80 cm terlebih dahulu. Meski ada rencana pengerjaan, namun belum seluruh ruas jalan tercover dalam anggaran.
“Masih ada sekitar 11 kilometer lagi yang belum diseminisasi. Ini perlu masuk dalam prioritas anggaran Dinas PUPR,” tegasnya.
Taufik juga menyoroti kondisi jalan di Kecamatan Muara Muntai yang rawan banjir. Dua titik di wilayah tersebut harus ditinggikan agar tidak kembali rusak saat musim hujan.
Ia mengingatkan bahwa rusaknya infrastruktur jalan bisa menghambat pengembangan sektor lain seperti pariwisata, perkebunan, hingga ekonomi kreatif yang tengah digencarkan pemerintah daerah.
“Kami berharap Dinas PU memprioritaskan infrastruktur jalan di wilayah hulu. Tanpa jalan yang layak, segala bentuk pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” pungkasnya. (Hf/Adv)
