Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa arah kebijakan belanja daerah ke depan harus semakin kuat berpihak pada masyarakat. Menurutnya, belanja kerakyatan harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran, bukan hanya pembangunan fisik yang elitis atau simbolik.
“Intinya bagaimana dengan anggaran yang ada, masyarakat tetap sejahtera. Oleh karena itu harapan kami ke depan, meski belanja berkurang, kita tetap fokus kepada belanja kerakyatan,” ujar Ahmad Yani, Sabtu (26/7/2025).
Ia menekankan bahwa seberapa pun besar atau kecilnya anggaran, yang terpenting adalah bagaimana belanja itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Belanja yang menyentuh langsung kepentingan rakyat dinilai lebih efektif dalam membangun kesejahteraan jangka panjang.
Contoh dari belanja kerakyatan itu, menurut Yani, seperti pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang layak. Termasuk juga program pemberdayaan masyarakat, seperti pertanian, UMKM, dan pelayanan publik yang adil dan merata.
Ia menilai, selama ini masih terdapat alokasi belanja yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, evaluasi anggaran mutlak diperlukan agar belanja publik benar-benar mencerminkan semangat pelayanan.
“Kalau bisa kita membatasi bantuan yang mubazir dan kurang bermanfaat,” tambahnya, sembari menyoroti pentingnya akurasi data dan evaluasi dampak kebijakan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada pola belanja konsumtif atau program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil yang signifikan. Ia mendorong agar setiap kebijakan anggaran dirancang dengan prinsip efisiensi dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.
“Pembangunan itu bukan soal angka besar, tapi soal dampaknya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ahmad Yani berharap, semangat belanja kerakyatan bisa menjadi landasan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program dan kegiatan mereka ke depan. (Hf/Adv)
