Halonusantara.id, Samarinda – Isu rendahnya insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali muncul dalam reses Anggota DPRD Kaltim, Sayyid Muziburrachman.
Dalam agenda reses tersebut, masyarakat meminta perhatian pemerintah terkait kondisi kesejahteraan guru yang diniliai semakin memprihatinkan. Salah satunya seorang guru PAUD, yang mengungkapkan bahwa insentif yang mereka terima menurun sejak mulai berlakunya kebijakan penyesuaian berdasarkan jumlah murid.
Aturan rasio 1 guru untuk 15 siswa dianggap memberatkan untuk sekolah swasta yang kesulitan memenuhi kebutuhan peserta didik.
Guru tersebut menilai penerapan standar PNS tidak realistis bagi sekolah swasta, karena selain potongan insentif, banyak guru menerima gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
“Saya sendiri hanya menerima Rp500 ribu per bulan,” ungkapnya.
Selain masalah pendidikan, warga juga menyuarakan aspirasi mereka terkait kebutuhan perbaikan fasilitas ibadah, seperti renovasi mushola hingga pembenahan atap bangunan.
Menanggapi hal ini, Sayyid meminta warga menyampaikan usulan secara tertulis agar bisa diajukan pada saat pembahasan anggaran.
“Silakan ajukan proposalnya lengkap dengan kebutuhan yang diperlukan. Inshaallah akan kami perjuangkan dalam pembahasan berikutnya,” ucap Sayyid.
Ia mengingatkan bahwa, program baru bisa dikerjakan setelah DPRD dan pemerintah daerah mencapai kesepakatan, mengingat kerap terjadi perbedaan antara prioritas pemerintah dan aspirasi masyarakat.
“Kami tetap memperjuangkan aspirasi warga agar pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat,” jelasnya.
Sayyid menegaskan komitmennya dalam mengawal setiap aspirasi masyarakat, dengan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Mudah-mudahan bisa segera terealisasi. Kami akan terus mengupayakannya,” tukasnya. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
