Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat penghargaan nasional atas kinerja pengendalian inflasi daerah.
Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk memastikan stabilitas harga dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah kecamatan.
Kukar meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kukar menjadi satu dari lima daerah yang menerima penghargaan pada kategori tersebut bersama Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan tantangan pengendalian inflasi di Kukar tidak berhenti pada pencapaian indikator.
Pemerintah harus memastikan pasokan pangan tersedia dan dapat didistribusikan ke seluruh wilayah.
Menurutnya, kondisi geografis Kukar yang luas membuat biaya dan kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga harga kebutuhan pokok.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka,” kata Rendi.
Ia mengatakan pemerintah perlu memperkuat produksi pangan sekaligus memastikan jalur distribusi berjalan lancar.
“Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rendi menilai penghargaan dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi tujuan akhir. Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi harus terlihat dari kondisi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Ketersediaan bahan pokok dan harga yang terjangkau menjadi salah satu ukuran penting.
“Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Karena itu, Pemkab Kukar akan terus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor dan petani.
Rendi menyebut pengendalian inflasi merupakan pekerjaan bersama. Stabilitas harga tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan menjaga produksi, pasokan dan distribusi.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat,” ujarnya.
Rendi mengatakan TPID Award 2026 menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja pengendalian inflasi.
Terlebih, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dan barang pokok terus berubah sehingga pemerintah perlu menjaga kesiapan menghadapi tekanan harga.
Penguatan ketahanan pangan dan distribusi akan menjadi bagian dari upaya mempertahankan stabilitas perekonomian daerah.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” tegas Rendi.
TPID Award 2026 diumumkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026. (HB/ADV)
