Halonusantara.id, SAMARINDA – Pembangunan pintu air di kawasan perbatasan Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan mampu memperkuat upaya pengendalian banjir tanpa menimbulkan dampak baru bagi permukiman warga. DPRD Samarinda pun meminta koordinasi lintas daerah dan pelaksanaan kesepakatan bersama masyarakat menjadi perhatian selama proyek berlangsung hingga tahap pengoperasian.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan pintu air di kawasan Kilo 2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026 dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kukar, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Menurut Helmi, penanganan banjir di wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan secara parsial. Kerja sama antara pemerintah daerah dan instansi teknis diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus mempertimbangkan kondisi wilayah yang berpotensi terdampak.
“Kami mendukung pembangunan pintu air ini sebagai salah satu upaya mengatasi banjir. Namun, seluruh pihak harus menjaga koordinasi agar pengerjaannya selesai sesuai target akhir 2026 dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Helmi.
Di sisi lain, proyek tersebut sempat memunculkan kekhawatiran masyarakat Desa Loa Janan Ulu, Kukar. Warga mengkhawatirkan pengoperasian pintu air dapat meningkatkan risiko genangan di permukiman mereka, khususnya ketika curah hujan tinggi bertepatan dengan naiknya permukaan Sungai Mahakam.
Helmi menegaskan, kekhawatiran tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proyek. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus memperhitungkan kondisi lingkungan, pola aliran air, serta keselamatan masyarakat di kawasan sekitar.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) telah menemui masyarakat untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan itu juga melibatkan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri guna mencari titik temu antara kebutuhan pembangunan dan kekhawatiran warga.
Helmi menilai, dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat penting untuk menyamakan pemahaman mengenai pembangunan maupun mekanisme pengoperasian pintu air. Dengan komunikasi yang terbuka, persoalan yang berpotensi muncul dapat dibahas sebelum menimbulkan dampak lebih luas.
“Melalui pertemuan bersama, pemerintah dan masyarakat dapat membicarakan persoalan yang muncul serta mencari jalan keluar yang bisa diterima bersama. Hal-hal yang menjadi kekhawatiran warga harus diperhatikan,” katanya.
Dalam kesepahaman yang disampaikan, pengoperasian pintu air di kawasan Kilo 2, Simpang Tiga, harus mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Pengaturan operasional perlu dilakukan secara cermat agar fungsi pengendalian banjir tidak justru meningkatkan risiko genangan di permukiman wilayah Kukar.
Helmi mengingatkan, keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari penyelesaian pembangunan fisik. Pengawasan terhadap operasional pintu air dan konsistensi seluruh pihak dalam menjalankan kesepakatan juga menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat infrastruktur tersebut dapat dirasakan masyarakat.
“Yang harus dijaga adalah koordinasi antara pemerintah, pelaksana pekerjaan, dan masyarakat. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun untuk mengurangi banjir justru memunculkan masalah baru di kawasan lain,” tegasnya.
Selain pembangunan pintu air, penataan kawasan sempadan sungai hingga Purwajaya, Kilo 8, turut menjadi bagian dari upaya penanganan banjir di wilayah tersebut. Dukungan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 Kabupaten Kukar untuk penataan kawasan itu juga menjadi perhatian dan akan dikawal DPRD Kukar.
Helmi berharap, pembangunan pintu air dan penataan kawasan sungai dapat berjalan beriringan melalui koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, instansi teknis, dan masyarakat.
Dengan demikian, proyek yang ditargetkan rampung pada akhir 2026 tersebut tidak hanya diharapkan membantu mengendalikan banjir, tetapi juga mampu memberikan perlindungan bagi warga di kedua wilayah melalui pengoperasian yang terukur dan pelaksanaan kesepakatan secara konsisten. (Eby/Adv)

