Halonusantara.id, SAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda membutuhkan perencanaan menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada perbaikan aliran sungai, tetapi juga penataan kawasan permukiman di sekitarnya. Normalisasi sungai dan pendataan warga di kawasan sempadan dinilai perlu berjalan beriringan agar upaya pengendalian banjir dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, mendorong pemerintah kota menyusun program normalisasi sejumlah sungai yang menjadi bagian dari sistem aliran air perkotaan. Sungai Karang Mumus (SKM), Sungai Karang Asam, dan Sungai Teluk Lerong menjadi beberapa kawasan yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurangi risiko banjir.
Jasno mengatakan, peningkatan kapasitas sungai menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengantisipasi debit air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengerukan endapan lumpur maupun pelebaran alur sungai di titik-titik yang membutuhkan penanganan.
“Penanganan banjir harus dibarengi dengan normalisasi sungai. Kalau diperlukan, dilakukan pengerukan dan pelebaran alur supaya daya tampungnya meningkat, termasuk di Sungai Karang Mumus,” kata Jasno.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, normalisasi tidak cukup hanya dilakukan pada satu sungai. Pemerintah perlu melihat keterkaitan aliran air di berbagai kawasan agar program yang dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sungai.
Meski demikian, pelaksanaan normalisasi juga perlu mempertimbangkan keberadaan permukiman di sepanjang sempadan sungai. Bangunan yang berada di kawasan tersebut berpotensi menjadi tantangan ketika pemerintah melakukan penataan ruang maupun pelebaran alur sungai.
Karena itu, Jasno meminta Pemkot Samarinda melakukan pendataan secara menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan penataan kawasan atau relokasi. Inventarisasi tersebut perlu mencakup lokasi permukiman, jumlah warga yang berpotensi terdampak, serta status penguasaan dan dokumen kepemilikan tanah.
“Jangan sampai pemerintah langsung menjalankan program tanpa memiliki data yang jelas. Warga yang tinggal di sempadan sungai harus didata, termasuk apakah mereka mempunyai dokumen kepemilikan tanah atau tidak,” ujarnya.
Menurut Jasno, perbedaan status lahan dan kondisi warga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat memetakan persoalan di setiap lokasi sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menilai, pendataan sejak awal juga penting untuk mengantisipasi persoalan sosial dalam pelaksanaan program normalisasi. Dengan informasi yang jelas mengenai warga dan kawasan terdampak, pemerintah dapat menyusun perencanaan yang lebih terarah sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Jasno menambahkan, normalisasi sungai dan penataan permukiman sempadan tidak seharusnya dipandang sebagai dua persoalan yang terpisah. Keduanya perlu dimasukkan dalam satu strategi pengendalian banjir agar pembenahan aliran sungai dapat berjalan selaras dengan penataan kawasan di sekitarnya.
Ia berharap Pemkot Samarinda segera menyusun langkah jangka panjang yang mencakup normalisasi sungai, pemetaan kawasan sempadan, serta pendataan warga yang berpotensi terdampak penataan maupun relokasi.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, upaya pengendalian banjir di Samarinda diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan genangan, tetapi juga menyasar pembenahan sungai dan kawasan permukiman sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir secara berkelanjutan. (Eby/Adv)

