Halonusantara.id, SAMARINDA – Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Samarinda perlu diimbangi dengan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa. DPRD Samarinda mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan belajar akibat keterbatasan perangkat elektronik maupun jaringan internet di rumah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan perlindungan siswa dari paparan kabut asap harus tetap berjalan seiring dengan pemenuhan hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurutnya, sekolah perlu memastikan proses belajar tetap berlangsung efektif meskipun kegiatan tatap muka sementara dialihkan ke rumah.
Ia menjelaskan, kondisi setiap keluarga dalam menyediakan fasilitas belajar tidak selalu sama. Sebagian siswa memiliki laptop, telepon genggam, dan akses internet yang memadai, sedangkan sebagian lainnya menghadapi keterbatasan sarana untuk mengikuti pembelajaran daring.
“Jangan sampai kebijakan belajar dari rumah justru menyulitkan anak-anak yang fasilitasnya terbatas. Kemampuan setiap keluarga dalam menyediakan perangkat dan internet tentu tidak sama,” ujar Puji.
Menurutnya, perbedaan akses tersebut perlu menjadi pertimbangan sekolah dalam menentukan metode pembelajaran. Tanpa penyesuaian yang tepat, siswa berisiko mengalami kesulitan memahami materi, mengikuti penjelasan guru, hingga menyelesaikan kegiatan belajar yang diberikan.
Puji menilai, pelaksanaan PJJ tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian tugas melalui platform digital. Guru tetap memiliki peran penting dalam menjelaskan materi, memberikan arahan, serta mendampingi siswa agar proses pembelajaran berjalan sesuai tujuan.
“Yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah tugas sudah diberikan, tetapi apakah siswa bisa memahami materi tersebut. Guru tetap harus memberikan penjelasan dan membimbing anak-anak selama pembelajaran berlangsung,” katanya.
Ia mengakui, PJJ dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Namun, penerapannya harus disertai strategi pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan dan kondisi peserta didik.
Selain metode pengajaran, dukungan fasilitas teknologi juga dinilai penting untuk menunjang kegiatan belajar. Puji mencontohkan SD 004 dan SD 010 yang telah memanfaatkan laptop dalam proses pembelajaran sebagai gambaran penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan pendidikan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketersediaan perangkat di sekolah belum tentu menjamin seluruh siswa memiliki fasilitas serupa di rumah. Karena itu, sekolah perlu memperhatikan kondisi masing-masing peserta didik agar keterbatasan sarana tidak menjadi penghalang dalam mengikuti pelajaran.
Puji berharap sekolah dapat menyiapkan pola pembelajaran yang fleksibel, termasuk menyesuaikan metode penyampaian materi bagi siswa yang mengalami kendala akses internet atau perangkat. Dengan demikian, kebijakan PJJ tetap dapat mendukung keselamatan siswa tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
Ia menegaskan, keberhasilan pembelajaran jarak jauh tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah, tetapi juga oleh kemampuan sekolah memastikan setiap siswa memperoleh materi dan pendampingan yang memadai.
Melalui pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik, Puji berharap pelaksanaan PJJ selama kondisi kabut asap dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjaga agar tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses pendidikan. (Eby/Adv)

