Halonusantara.id, SAMARINDA – Keterbatasan lahan pemakaman umum di Kota Samarinda mendorong DPRD meminta pemerintah kota menyiapkan lokasi baru yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penyediaan minimal satu tempat pemakaman umum (TPU) di setiap kecamatan untuk mengantisipasi kebutuhan warga sekaligus mengurangi ketergantungan pada layanan pemakaman swasta yang berbiaya tinggi.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan ketersediaan lahan pemakaman perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi kebutuhan tersebut sejak dini agar keluarga yang berduka tidak kesulitan memperoleh tempat pemakaman.
“Pemerintah perlu menyiapkan solusi sebelum kapasitas pemakaman umum benar-benar tidak mencukupi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mencari tempat pemakaman atau harus mengeluarkan biaya besar karena tidak ada alternatif yang memadai,” ujar Samri.
Ia menjelaskan, DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Samarinda tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Pemakaman Umum. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola pemakaman sekaligus mendorong penambahan fasilitas sesuai kebutuhan masyarakat.
Samri menilai, penyediaan TPU baru tidak cukup hanya dengan menentukan target jumlah lokasi. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan lahan, kejelasan status kepemilikan, kebutuhan anggaran, serta kesesuaian lokasi dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah awal, DPRD mendorong inventarisasi aset milik pemerintah kota yang belum dimanfaatkan untuk melihat kemungkinan penggunaannya sebagai lahan pemakaman. Wilayah Samarinda Seberang dan Palaran menjadi dua kawasan yang dapat dipertimbangkan dalam penelusuran awal tersebut.
Meski demikian, Samri menegaskan kedua wilayah itu belum ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Pemerintah masih perlu melakukan pemeriksaan terhadap aset yang tersedia, termasuk menilai kelayakan lahan sebelum mengambil keputusan.
“Kami ingin aset pemerintah yang belum digunakan ditelusuri lebih dulu. Kalau ada tanah yang memenuhi persyaratan, bisa dipertimbangkan untuk menunjang kebutuhan pemakaman warga,” katanya.
Selain memanfaatkan aset daerah, pemerintah juga dapat menjajaki pengadaan tanah atau menerima hibah dari masyarakat, organisasi, maupun yayasan. Samri mengingatkan bahwa lahan hibah harus memiliki kejelasan administrasi dan dicatat secara resmi sebagai aset pemerintah kota sebelum digunakan untuk kepentingan umum.
Dalam rancangan regulasi yang tengah dibahas, luas lahan TPU baru diusulkan minimal tiga hektare. Penentuan lokasi juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan penerimaan masyarakat sekitar agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan sosial.
Samri menambahkan, target penyediaan satu TPU di setiap kecamatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan penduduk dan kondisi geografis masing-masing wilayah. Apabila ketersediaan lahan memungkinkan, pengembangan fasilitas pemakaman hingga tingkat kelurahan juga dapat dipertimbangkan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga.
“Target dasarnya, setiap kecamatan memiliki setidaknya satu TPU. Kalau memungkinkan sampai tingkat kelurahan, tentu lebih baik. Tetapi, penentuan lokasinya harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, luas lahan, dan persetujuan warga di sekitarnya,” tuturnya.
Ia juga menyoroti perlunya perhitungan anggaran yang jelas, mulai dari pengadaan tanah hingga penyiapan fasilitas agar lahan dapat digunakan. Pemerintah diminta menyusun daftar calon lokasi berdasarkan tingkat kebutuhan, kelayakan, dan kemampuan anggaran daerah sehingga rencana penambahan TPU memiliki arah pelaksanaan yang terukur.
Menurut Samri, pembahasan regulasi harus diikuti langkah konkret berupa pendataan aset, penetapan lokasi prioritas, dan perencanaan pembiayaan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk mewujudkan layanan pemakaman umum yang lebih merata dan terjangkau.
DPRD menargetkan pembahasan Raperda Pengelolaan Pemakaman Umum dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Setelah pembahasan rampung, rancangan tersebut masih harus melalui proses harmonisasi dan fasilitasi guna memastikan seluruh ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harapannya, pembahasan bisa selesai tahun ini. Setelah itu, rancangan tetap harus melalui tahapan pemeriksaan dan penyesuaian. Jika ada ketentuan yang belum sejalan dengan aturan yang lebih tinggi, perlu diperbaiki sebelum ditetapkan,” tukas Samri (Eby/Adv)

