Halonusantara.id, SAMARINDA – Keterbatasan ruang di kawasan permukiman menjadi salah satu kendala dalam penanganan banjir di Kecamatan Sambutan, Samarinda. Kondisi sungai yang menyempit serta bangunan rumah yang berdiri berdekatan dengan aliran air membuat normalisasi sulit dilakukan, sehingga pembangunan kolam retensi dinilai layak dikaji sebagai alternatif pengendalian banjir.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, mengatakan penanganan banjir perlu disesuaikan dengan karakteristik kawasan terdampak. Selain kondisi sungai yang berkelok dan menyempit, kapasitas drainase lingkungan juga perlu mendapat perhatian agar mampu menampung debit air ketika hujan deras.
Menurutnya, pembenahan drainase menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan. Namun, upaya memperbesar saluran air tidak mudah karena berpotensi menggunakan sebagian lahan milik warga, terutama di kawasan permukiman padat dan gang-gang kecil.
Karena itu, pemerintah perlu berkomunikasi dengan pemilik lahan sebelum menentukan pelaksanaan pembangunan. Kesepakatan dengan masyarakat dinilai penting agar peningkatan kapasitas drainase dapat dilakukan tanpa memicu persoalan baru.
“Kalau drainase mau diperbesar, tentu harus ada ruang yang cukup. Pemilik lahan perlu diajak berbicara, termasuk mengenai kemungkinan menyerahkan sebagian tanahnya untuk kepentingan pembangunan,” ujar Suparno.
Ia mengungkapkan, pengurus RT di kawasan tersebut telah memberikan dukungan terhadap rencana pelebaran drainase. Meski demikian, dukungan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui pembicaraan langsung dengan warga yang lahannya berpotensi terdampak.
Suparno juga mengingatkan agar rencana pelebaran saluran mempertimbangkan kondisi jalan lingkungan. Penambahan kapasitas drainase jangan sampai mengurangi akses jalan yang dibutuhkan warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kendala serupa terjadi pada aliran sungai di kawasan Sambutan Pelita 2, tepatnya di sekitar SPBU. Di lokasi tersebut, kondisi sungai yang menyempit dan berkelok diperparah dengan permukiman warga yang berdiri cukup rapat di sepanjang aliran air.
“Di sekitar SPBU Sambutan Pelita 2, kondisi sungainya sudah sempit dan jalurnya berkelok. Rumah warga berada dekat dengan aliran tersebut, sehingga normalisasi dengan memperlebar sungai akan menghadapi banyak kendala,” ungkapnya.
Melihat kondisi itu, Suparno mendorong Pemerintah Kota Samarinda mengkaji pembangunan kolam retensi atau folder sebagai salah satu alternatif penanganan banjir. Infrastruktur tersebut dapat menampung sementara limpasan air hujan sebelum dialirkan secara bertahap, sehingga beban sungai dapat dikendalikan.
Menurutnya, kajian awal perlu mencakup ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk pembangunan. Pemerintah juga perlu menelusuri kemungkinan pemanfaatan aset milik daerah di sekitar kawasan yang kerap mengalami persoalan banjir.
“Pemerintah perlu mengecek apakah ada lahan milik daerah yang bisa dimanfaatkan. Kalau memang tersedia, lokasi itu dapat dikaji untuk pembangunan kolam retensi sesuai kebutuhan kawasan,” katanya.
Suparno memastikan usulan penanganan banjir di Sambutan akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Meski demikian, realisasi program tetap membutuhkan kajian teknis yang mencakup penentuan lokasi, kebutuhan lahan, serta dampaknya terhadap permukiman dan akses jalan di sekitarnya.
Ia berharap penanganan banjir di Sambutan dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai alternatif, mulai dari pembenahan drainase hingga kemungkinan normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi.
Dengan perencanaan yang sesuai kondisi lapangan, upaya pengendalian banjir diharapkan lebih efektif sekaligus tetap memperhatikan keterbatasan ruang dan kepentingan masyarakat setempat. (Eby/Adv)

