Halonusantara.id, SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta pembaruan data tingkat kesejahteraan masyarakat dilakukan secara cermat agar tidak merugikan warga yang masih membutuhkan bantuan sosial. Perubahan kategori desil harus didasarkan pada kondisi ekonomi riil dan indikator yang jelas, bukan sekadar perubahan administratif.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Passie, mengatakan akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan masyarakat menerima berbagai program perlindungan sosial. Sebab, perubahan status desil dapat memengaruhi akses warga terhadap bantuan pemerintah.
Ia menegaskan, setiap perubahan kategori kesejahteraan perlu melalui proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat di lapangan.
“BPS saat ini memang sedang melakukan Sensus Ekonomi untuk memperbaiki desil-desil tadi. Tetapi setiap perubahan harus berdasarkan indikator yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Novan.
Novan menyoroti kemungkinan adanya warga yang mengalami kenaikan kategori desil meskipun kondisi ekonominya tidak menunjukkan perubahan berarti. Situasi tersebut perlu diperiksa karena perubahan status dapat memengaruhi kelayakan penerima dalam program bantuan tertentu.
Ia mencontohkan warga yang sebelumnya berada di desil 1, kemudian berpindah ke kategori lebih tinggi. Menurutnya, perubahan semacam itu harus disertai alasan yang jelas, terutama apabila berdampak pada akses bantuan sosial yang selama ini diterima.
“Kalau seseorang sebelumnya masuk desil 1, kemudian tiba-tiba naik ke desil berikutnya, tentu harus ada penjelasannya. Kecuali memang ada perubahan ekonomi yang signifikan, misalnya mendapat warisan atau kondisi ekonominya memang sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
Menurut Novan, pengukuran kesejahteraan tidak cukup hanya mengacu pada pendapatan bulanan. Kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta faktor sosial ekonomi lainnya juga perlu diperhitungkan untuk menghasilkan penilaian yang lebih menyeluruh.
Karena itu, masyarakat yang merasa kategori desilnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya perlu diberi ruang untuk mengajukan perbaikan data. Meski demikian, setiap pengajuan harus tetap melalui verifikasi dan memenuhi indikator yang telah ditetapkan.
“Pengajuan perbaikan desil tentu bisa dilakukan kalau memang kondisinya tidak sesuai. Tetapi bukan berarti setiap pengajuan otomatis diterima. Harus ada kategorinya dan memenuhi indikator yang ditentukan, misalnya karena terkena PHK atau kondisi tertentu lainnya,” jelasnya.
Selain memastikan ketepatan data warga yang telah masuk kategori miskin, Novan meminta pemerintah turut memantau masyarakat yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan. Kelompok yang saat ini masih berada di atas garis kemiskinan belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang stabil, terutama ketika menghadapi kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan keluarga.
Ia menilai pemantauan terhadap kelompok rentan perlu diperkuat melalui koordinasi antarlembaga. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja, didorong mengintegrasikan informasi agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat teridentifikasi lebih awal.
Data pekerja yang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), misalnya, dapat menjadi salah satu bahan pemetaan untuk mengidentifikasi keluarga yang berisiko jatuh miskin. Dengan demikian, langkah antisipasi dapat disiapkan sesuai kewenangan dan program yang tersedia.
“Jadi pendataannya jangan hanya melihat siapa yang sudah miskin. Kelompok yang berpotensi jatuh miskin juga harus dipantau. Kalau ada perusahaan yang terindikasi akan melakukan PHK, pekerjanya bisa masuk dalam kelompok rentan yang perlu diperhatikan,” pungkas Novan.
DPRD Samarinda berharap pembaruan data kesejahteraan dilakukan secara berkala, transparan, dan disertai mekanisme koreksi yang jelas. Langkah tersebut dinilai penting agar penetapan desil semakin akurat, bantuan sosial tepat sasaran, dan masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi tidak luput dari perhatian pemerintah. (Eby/Adv)

