Halonusantara.id, SAMARINDA – Wacana penerapan kebijakan yang memungkinkan siswa tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028 mendapat dukungan dari DPRD Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat kedisiplinan belajar sekaligus memastikan kenaikan kelas didasarkan pada pencapaian akademik peserta didik.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa kenaikan kelas semestinya tidak dipandang sebagai hak otomatis setiap siswa. Menurutnya, peserta didik perlu memenuhi kriteria pembelajaran yang telah ditetapkan agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya.
Pernyataan itu disampaikan Anhar menanggapi wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai kemungkinan siswa tetap berada di tingkat yang sama apabila belum memenuhi persyaratan pembelajaran.
Anhar menilai, evaluasi hasil belajar harus diterapkan secara konsisten dan terukur. Dengan standar yang jelas, sekolah dapat memastikan bahwa keputusan kenaikan kelas mencerminkan kemampuan siswa sekaligus mendorong mereka lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran.
“Kalau saya, dukungannya penuh. Saya pernah mengalami proses seperti itu saat sekolah, dan pengalaman tersebut memberi pelajaran besar bagi saya,” ujar Anhar.
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengaku memiliki pengalaman pribadi yang membentuk pandangannya mengenai pentingnya evaluasi akademik. Ia mengenang masa sekolah ketika siswa harus mempersiapkan diri secara serius untuk menghadapi ujian, mulai dari mengatur waktu belajar hingga mengulang materi pelajaran di malam hari atau menjelang pagi.
Menurutnya, hasil evaluasi seharusnya menjadi salah satu dasar utama untuk menentukan kelayakan siswa naik kelas. Peserta didik yang telah memenuhi ketentuan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya, sedangkan mereka yang belum mencapai standar perlu mengikuti mekanisme evaluasi sesuai aturan pendidikan.
“Penilaiannya harus melihat hasil yang dicapai. Kalau kemampuan dan ketentuannya sudah terpenuhi, tentu bisa melanjutkan. Namun, jika persyaratannya belum tercapai, harus ada evaluasi sesuai standar yang ditetapkan,” katanya.
Anhar juga menyoroti anggapan bahwa siswa tetap dinyatakan lulus meskipun hasil belajarnya belum memadai. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar standar akademik tetap berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian siswa.
“Dulu, kemungkinan tidak lulus itu ada. Jadi, siswa punya dorongan untuk benar-benar mempersiapkan diri menghadapi ujian,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebiasaan belajar yang konsisten merupakan bagian penting dalam membentuk tanggung jawab peserta didik. Pengelolaan waktu, menurutnya, dapat membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian sekaligus membangun kedisiplinan selama mengikuti pembelajaran.
“Kalau malam tidak sempat belajar, waktu sebelum subuh bisa digunakan untuk mengulang materi. Bahkan, sebelum berangkat sekolah, kita bisa menyisihkan sekitar 20 sampai 30 menit untuk mempersiapkan pelajaran yang akan diujikan,” pungkas Anhar.
Anhar berharap sistem evaluasi pendidikan dapat diterapkan secara tegas dan objektif dengan tetap memperhatikan proses belajar setiap siswa. Dengan standar penilaian yang jelas, kebijakan kenaikan kelas diharapkan mampu mendorong kesungguhan belajar sekaligus menjaga kualitas pendidikan. (Eby/Adv)

