Halonusantara.id, SAMARINDA – Pemanfaatan ruang publik sebagai lokasi berjualan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda perlu diatur secara terarah. Penataan dinilai penting agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berkembang tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum dan kenyamanan warga.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengambil langkah konkret dalam mengatur aktivitas perdagangan di sejumlah ruang terbuka. Pemerintah diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pedagang sekaligus menjaga ketertiban kawasan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas.
Menurut Helmi, ramainya kunjungan masyarakat ke ruang publik membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh penghasilan. Namun, kesempatan tersebut perlu diimbangi dengan pengaturan lokasi dan aktivitas berjualan agar tidak menimbulkan persoalan bagi pengguna fasilitas umum lainnya.
“Kalau masyarakat banyak berkumpul di suatu tempat, tentu akan ada pelaku UMKM yang ikut berjualan. Karena itu, dinas terkait perlu mengatur aktivitas mereka supaya semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Helmi.
Ia menegaskan, penataan bukan berarti melarang pedagang mencari nafkah di ruang publik. Keberadaan UMKM tetap perlu mendapat perhatian, selama kegiatan usaha dijalankan dengan memperhatikan aturan dan tidak mengurangi hak masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Salah satu fasilitas yang perlu dijaga fungsinya ialah jalur joging yang digunakan warga untuk berolahraga, terutama pada pagi dan sore hari. Aktivitas berjualan yang tidak tertata berpotensi menghambat pergerakan pengguna jalur tersebut sehingga diperlukan pengaturan yang jelas.
Helmi berharap dinas terkait dapat menentukan area yang layak untuk kegiatan perdagangan serta melakukan pengawasan secara berkala. Dengan begitu, pedagang memiliki ruang untuk menjalankan usaha, sementara fasilitas umum tetap dapat digunakan sesuai peruntukannya.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota mengevaluasi pemanfaatan ruang publik secara berkelanjutan. Penataan yang tepat diharapkan mampu menciptakan kawasan yang tertib dan nyaman sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM sebagai bagian dari penggerak ekonomi daerah, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat. (Eby/Adv)

