Halonusantara.id, SAMARINDA – Kemungkinan penerapan pembelajaran daring di Kota Samarinda menyusul munculnya kabut asap masih menunggu evaluasi kondisi kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan. DPRD Samarinda meminta penilaian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai dasar untuk menentukan langkah perlindungan bagi peserta didik.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengatakan kabut asap yang mulai terlihat setelah beberapa hari minim hujan perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut harus dicermati, terutama karena kegiatan belajar mengajar masih berlangsung secara tatap muka dan melibatkan anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah.
Menurut Harminsyah, keputusan mengenai perubahan sistem pembelajaran tidak seharusnya diambil tanpa informasi yang memadai. Pemeriksaan dan penilaian terhadap kondisi udara diperlukan untuk mengetahui potensi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat paparan asap.
“Ketebalan asap yang mulai terlihat sekarang perlu dicermati. Kami ingin memastikan sejauh mana kondisi ini berpengaruh terhadap kesehatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Harminsyah.
Ia menjelaskan, Komisi IV akan meminta keterangan Dinkes untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kualitas udara dan kemungkinan dampaknya bagi masyarakat. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan apakah kegiatan belajar mengajar masih dapat berlangsung secara langsung atau perlu disesuaikan.
“Kami akan melihat hasil pemeriksaan dan penilaian dari Dinkes terlebih dahulu. Data tersebut penting untuk menjadi dasar apakah opsi pembelajaran daring memang diperlukan atau belum,” katanya.
Harminsyah menambahkan, perkembangan kabut asap perlu dipantau secara berkala karena kondisi udara dapat berubah dan memengaruhi aktivitas masyarakat. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu diperhatikan dalam menentukan langkah pencegahan, termasuk selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Ia menegaskan, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan perlindungan kesehatan peserta didik sekaligus keberlangsungan pendidikan. Karena itu, koordinasi antara DPRD, Dinkes, dan instansi terkait dinilai penting agar langkah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Komisi IV DPRD Samarinda berharap hasil evaluasi Dinkes dapat memberikan informasi yang jelas mengenai tingkat risiko akibat kabut asap. Informasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Apabila hasil penilaian menunjukkan adanya risiko yang membutuhkan perlindungan tambahan, pembelajaran daring dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif. Namun, penerapannya tetap perlu didasarkan pada hasil evaluasi kesehatan dan perkembangan kualitas udara, dengan mengutamakan keselamatan siswa tanpa mengabaikan hak mereka untuk memperoleh pendidikan. (Eby/Adv)

