Halonusantara.id, SAMARINDA – Rencana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027 menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, pemerintah diminta memastikan kesiapan sekolah, kecukupan tenaga pengajar, serta kualitas pembelajaran agar peningkatan standar akademik siswa dapat berjalan seiring dengan perbaikan sistem pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menilai keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup diukur dari pencapaian hasil belajar peserta didik. Kesiapan sekolah dan kemampuan guru dalam mendampingi proses belajar juga perlu menjadi pertimbangan utama.
Menurut Novan, persoalan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian di Samarinda. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan jumlah guru mencukupi, tetapi juga meningkatkan kompetensi mereka agar mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa.
“Masalah tenaga pengajar masih menjadi pekerjaan rumah di Samarinda. Bukan hanya soal jumlah guru, tetapi juga kompetensinya dalam menunjang kebutuhan belajar siswa,” ujarnya.
Ia menilai, penerapan standar evaluasi akademik yang lebih ketat berisiko tidak mencapai tujuan apabila tidak disertai pembenahan kondisi sekolah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap satuan pendidikan memiliki dukungan sumber daya yang memadai sebelum aturan baru diterapkan.
Novan juga menekankan pentingnya pemetaan kesiapan sekolah. Menurutnya, setiap satuan pendidikan memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda sehingga kebijakan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing sekolah, termasuk kesiapan tenaga pendidik dan dukungan terhadap peserta didik.
“Pemerintah harus melihat kesiapan sekolah terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan baru. Kajian perlu dilakukan secara menyeluruh supaya kebijakan tersebut tidak memunculkan persoalan lain,” katanya.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan mutu pendidikan harus berfokus pada pembenahan proses belajar secara menyeluruh. Evaluasi terhadap pencapaian siswa tetap diperlukan, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pengajaran serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
“Jangan hanya menuntut hasil belajar siswa. Kesiapan sekolah dan kemampuan tenaga pendidik juga harus dipastikan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik,” tegasnya.
Wacana yang dibahas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut ditujukan untuk mendorong kedisiplinan dan meningkatkan pencapaian akademik siswa. Namun, rencana penerapan pada 2027 masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk kajian akademis dan masukan dari para ahli sebelum keputusan diambil.
Sejumlah aspek juga perlu diperhitungkan dalam pembahasan, mulai dari fasilitas pendidikan, ketersediaan dan kompetensi guru, kondisi peserta didik, hingga keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar anak.
DPRD Samarinda berharap pembahasan kebijakan tidak naik kelas dilakukan secara komprehensif dengan menempatkan peningkatan mutu pendidikan sebagai tujuan utama. Pemerataan tenaga pengajar, penguatan kompetensi guru, dan kesiapan sekolah perlu menjadi bagian dari pembenahan agar kebijakan yang nantinya ditetapkan dapat diterapkan secara tepat dan mendukung kebutuhan belajar siswa. (Eby/Adv)

