Halonusantara.id, SAMARINDA – Rencana penerapan parkir berlangganan di Samarinda perlu dimatangkan sebelum diberlakukan, terutama menyangkut besaran tarif, mekanisme pengawasan, dan aturan bagi pengguna yang tidak mengikuti skema pembayaran. DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban ekonomi masyarakat maupun memicu persoalan baru di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai pemerintah perlu mengevaluasi tarif yang direncanakan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat. Menurutnya, kebijakan penataan parkir harus disusun secara realistis agar dapat diterapkan dan diterima oleh pengguna kendaraan.
Dalam rancangan yang dibahas, biaya parkir berlangganan ditetapkan sebesar Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta per tahun untuk mobil. Melalui skema tersebut, pengguna kendaraan dapat memanfaatkan lokasi parkir yang termasuk dalam program tanpa harus membayar setiap kali memarkirkan kendaraan.
Namun, Samri menilai besaran tarif tersebut perlu dikaji lebih lanjut sebelum pemerintah mengambil keputusan. Ia mengingatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran tahunan tidak bisa diabaikan dalam penyusunan kebijakan publik.
“Ya, perlu kita evaluasilah. Dan jangan sampai itu kemudian jadi beban,” ujar Samri.
Ia mencontohkan masih adanya masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor dengan nilai sekitar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per tahun. Bahkan, menurutnya, sebagian pemilik kendaraan membiarkan kewajiban tersebut tidak dibayarkan selama beberapa tahun.
Kondisi itu, kata Samri, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menilai kemampuan dan kesediaan masyarakat membayar biaya parkir berlangganan. Sebab, pungutan baru berpotensi menimbulkan keberatan apabila tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi warga.
“Kita juga sempat berpikir, masyarakat kadang-kadang yang STNK Rp300.000 setahun aja kadang lima tahun enggak dibayar-bayar. Apalagi sekadar parkir,” tuturnya.
Selain persoalan tarif, Samri meminta pemerintah memperjelas mekanisme pengawasan dan penegakan aturan. Menurutnya, perlu ada kepastian mengenai tindakan yang akan diterapkan apabila pengguna kendaraan memarkirkan kendaraannya di lokasi yang masuk program, tetapi tidak membayar biaya berlangganan.
Ia menilai ketiadaan prosedur yang jelas dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara masyarakat dan juru parkir. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan aturan mengenai hak dan kewajiban pengguna, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi atas pelanggaran sebelum program mulai dijalankan.
“Kalau dia parkir kemudian dia tidak membayar misalnya, apakah kemudian dia ditilang? Paling-paling dia mungkin ribut saja sama tukang parkir barangkali begitu kan,” terang Samri.
Menurutnya, kejelasan regulasi menjadi bagian penting agar penerapan parkir berlangganan tidak berujung pada perselisihan di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir juga diperlukan supaya seluruh pihak memahami tata cara pelaksanaan program tersebut.
Samri turut menegaskan bahwa cakupan parkir berlangganan perlu dipahami secara jelas. Skema yang direncanakan menyasar lokasi parkir tepi jalan yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah, bukan seluruh area parkir di Samarinda.
Sementara itu, lokasi parkir di pusat perbelanjaan seperti Big Mall dan Samarinda Central Plaza (SCP) dikelola pihak swasta sehingga tidak serta-merta termasuk dalam program tersebut. Penerapan sistem parkir di lokasi-lokasi itu mengikuti ketentuan pengelola masing-masing.
“Ini berlaku yang di luar daripada tempat-tempat tertentu yang dikelola oleh swasta. Kita ini parkir-parkir di pinggir jalan yang memang itu wewenangnya pemerintah,” terangnya.
Samri berharap Pemkot Samarinda mematangkan seluruh aspek kebijakan sebelum parkir berlangganan diterapkan. Evaluasi tarif, kepastian aturan, sistem pengawasan, dan kejelasan wilayah operasional dinilai penting agar program penataan parkir dapat berjalan tertib tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat. (Eby/Adv)

