Halonusantara.id, SAMARINDA – Rencana pemekaran Kecamatan Samarinda Utara belum dapat dipastikan terealisasi karena masih membutuhkan kajian kelayakan secara menyeluruh. DPRD Kota Samarinda menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah, pemenuhan persyaratan hukum, serta manfaat pembentukan wilayah administratif baru terhadap peningkatan pelayanan publik.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan proses analisis diperlukan untuk memastikan rencana pemekaran memiliki dasar yang kuat sebelum dibawa ke tahap pembahasan selanjutnya. Menurutnya, keputusan tersebut harus didasarkan pada kesiapan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya pertimbangan luas wilayah maupun jumlah penduduk.
“Yang jelas kemarin masih dianalisis dulu ‘kan, seberapa jauh kelayakannya,” ujar Helmi.
Samarinda Utara diketahui memiliki luas wilayah sekitar 229,52 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 119 ribu jiwa. Besarnya cakupan wilayah dan populasi tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Helmi mengingatkan bahwa pembentukan kecamatan baru akan membawa konsekuensi terhadap pembiayaan daerah. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan operasional pemerintahan, penyediaan fasilitas pelayanan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar wilayah baru dapat berfungsi secara optimal.
“Karena dengan adanya pemekaran tentu juga akan mempengaruhi dari segi pembiayaan,” jelasnya.
Menurut Helmi, kesiapan fiskal harus menjadi bagian penting dalam analisis tersebut. Pemekaran perlu disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah agar kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan baru tidak mengganggu pembiayaan program lain yang juga dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Samarinda tetap membuka peluang untuk mendukung rencana pemekaran apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi. Aspek administratif, teknis, dan hukum perlu dipastikan sesuai ketentuan sebelum keputusan diambil.
“Kalau memang itu memenuhi syarat, kita dari DPRD akan support,” tegas Helmi.
Dalam prosesnya, Komisi I DPRD Samarinda menjadi salah satu unsur yang berperan dalam pembahasan persoalan pemerintahan dan regulasi terkait pembentukan wilayah administratif. Pembahasan bersama Pemerintah Kota Samarinda nantinya diharapkan dapat memperjelas tingkat kesiapan wilayah, kebutuhan logistik, serta konsekuensi anggaran apabila pemekaran dilaksanakan.
Helmi menegaskan, kajian tersebut harus mampu menjawab apakah pembentukan kecamatan baru benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Samarinda Utara. Peningkatan akses, jangkauan, dan mutu pelayanan publik perlu menjadi tolok ukur utama dalam mempertimbangkan kelanjutan rencana tersebut.
“Nanti kita diskusikan sejauh mana kesiapannya, logistiknya, dan manfaatnya,” tukas Helmi. (Eby/Adv)

