Halonusantara.id, SAMARINDA – Rencana pengoperasian taksi berargometer Blue Bird di Samarinda menjadi perhatian DPRD, terutama terkait dampaknya terhadap persaingan usaha dan pendapatan pengemudi transportasi lokal. Pemerintah kota diminta menyiapkan regulasi yang mampu mengakomodasi operator baru tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha transportasi yang telah lebih dahulu melayani masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menegaskan bahwa pengembangan layanan transportasi umum perlu disertai penataan yang matang. Menurutnya, peluang investasi dari perusahaan luar daerah tetap terbuka, tetapi pemerintah harus memastikan pelaku usaha lokal memperoleh ruang untuk berkembang.
Ia menilai kebijakan transportasi tidak cukup hanya mempertimbangkan penambahan armada dan pilihan layanan bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi pengemudi serta pengusaha daerah yang selama ini menggantungkan pendapatan dari sektor transportasi.
“Semua peluang usaha memang terbuka untuk siapa saja. Tapi pesan saya kepada Wali Kota, utamakan pengusaha lokal. Utamakan kendaraan lokal,” ujar Viktor.
Menurutnya, masuknya operator baru perlu dikaji dengan mempertimbangkan keberadaan berbagai moda transportasi yang telah beroperasi di Samarinda. Mulai dari angkutan kota, taksi konvensional, hingga angkutan berbasis aplikasi, seluruhnya memiliki pasar dan kepentingan usaha yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan.
Viktor mengingatkan, tanpa pengaturan operasional yang jelas, bertambahnya operator berpotensi memicu persaingan yang tidak sehat. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan gesekan, baik di antara pengusaha maupun pengemudi yang bersaing mendapatkan penumpang.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, ia mendorong Pemkot Samarinda mempelajari kebijakan penataan transportasi yang diterapkan di daerah lain, termasuk Kota Bogor. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan transportasi di Samarinda.
“Pemerintah kota harus jeli melihat ini, supaya tidak ada gesekan di lapangan. Terutama antar pengusaha, antar sopir, dan antar kendaraan angkot,” tegasnya.
Viktor juga menyoroti keseimbangan antara jumlah armada dan permintaan penumpang. Menurutnya, penambahan kendaraan tidak otomatis meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum. Jika pertumbuhan penumpang tidak sebanding dengan bertambahnya armada, persaingan untuk mendapatkan pelanggan dapat semakin berat dan berpengaruh terhadap pendapatan pengemudi.
Karena itu, ia meminta pemerintah menyusun skema penataan yang mempertimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha transportasi. Kejelasan wilayah atau ruang operasional, mekanisme perizinan, serta pengaturan layanan antarmoda dinilai perlu menjadi bagian dari kajian agar potensi benturan kepentingan dapat diminimalkan.
Sementara itu, Pemkot Samarinda masih mengkaji rencana pengoperasian taksi berargometer Blue Bird. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan layanan baru dapat beroperasi sesuai ketentuan, sekaligus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan keberadaan angkutan sewa khusus (ASK) yang telah melayani masyarakat.
Berdasarkan master plan transportasi Samarinda, tersedia kuota sekitar 100 unit untuk layanan taksi berargometer. Adapun Blue Bird telah beroperasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan layanan perjalanan yang mencakup kawasan bandara dan pusat perbelanjaan.
Viktor berharap hasil kajian pemerintah nantinya tidak hanya berorientasi pada penambahan pilihan transportasi, tetapi juga menjamin kepastian aturan bagi seluruh pelaku usaha. Dengan penataan yang terukur dan persaingan yang sehat, pengembangan transportasi di Samarinda diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan pengusaha serta pengemudi lokal yang telah lebih dahulu beroperasi. (Eby/Adv)

