Halonusantara.id, SAMARINDA – Pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kesiapan Kota Samarinda menghadapi ancaman kebakaran saat musim kemarau.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota menyiapkan personel yang memiliki keterampilan khusus agar penanganan kebakaran di kawasan terbuka dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kesiapan berbeda dibandingkan kebakaran di kawasan permukiman atau bangunan. Kondisi medan, luas lahan yang terbakar, serta akses menuju titik api menjadi sejumlah tantangan yang harus diperhitungkan petugas.
Menurutnya, keberadaan tim khusus yang dibekali pelatihan teknis dapat meningkatkan efektivitas penanganan ketika kebakaran terjadi. Pembentukan satgas tersebut juga perlu dibahas bersama instansi terkait agar pembagian tugas dan mekanisme koordinasi berjalan jelas.
“Yang perlu disiapkan adalah tim yang memang memiliki tugas dan kemampuan khusus untuk menangani karhutla. Personelnya harus dibekali pelatihan agar penanganan di lapangan bisa dilakukan secara tepat,” kata Andriansyah.
Ia menilai, kejadian kebakaran lahan yang berulang di Samarinda menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi sejak dini. Terlebih, kebakaran tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Selain kebakaran yang terjadi di wilayah setempat, asap yang menyelimuti Kota Tepian juga diduga berasal dari kiriman daerah lain di Kalimantan, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Andriansyah menjelaskan, kesiapan menghadapi karhutla tidak cukup hanya dengan menetapkan personel dalam struktur satgas. Setiap anggota juga harus memahami karakteristik kebakaran lahan, teknik pemadaman yang sesuai, serta prosedur keselamatan saat bertugas di lapangan.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah kota mengkaji pembentukan tim khusus secara terencana, baik melalui satuan tersendiri maupun dengan memperkuat koordinasi di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda.
Politikus Partai Demokrat tersebut menegaskan, pengalaman menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana. Persiapan personel, peningkatan keterampilan, dan koordinasi lintas instansi harus dilakukan sebelum potensi kebakaran meningkat.
Ia berharap Pemkot Samarinda dapat menyusun langkah penanganan karhutla secara berkelanjutan sehingga respons terhadap kebakaran tidak hanya bergantung pada tindakan darurat setelah api muncul.
Dengan kesiapan personel yang memadai dan sistem koordinasi yang lebih terarah, penanganan karhutla di Samarinda diharapkan semakin optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menekan dampak kebakaran terhadap lingkungan, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat saat musim kemarau. (Eby/Adv)

