Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam memperluas layanan transportasi sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Untuk mengatasinya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar mendorong keterlibatan perusahaan dan masyarakat dalam penyediaan bus bagi pelajar, terutama di wilayah yang sulit dijangkau angkutan umum.
Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengatakan kebutuhan transportasi pelajar masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sejumlah kawasan, termasuk wilayah perkebunan dan desa yang aksesnya terhambat jalur pipa minyak dan gas bumi (migas), membutuhkan dukungan sarana transportasi khusus.
“Karena itu, kami berharap perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut dapat berkolaborasi membantu penyediaan bus sekolah. Dukungan serupa juga kami harapkan di Kecamatan Muara Kaman melalui kerja sama dengan perusahaan setempat,” ujarnya, Kamis (5/11/2026).
Saat ini, Dishub Kukar telah memfasilitasi sembilan unit bus sekolah yang tersebar di sembilan wilayah, yakni Loa Tebu, Rapak Lambur, Loa Ipuh, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, Samboja, Muara Jawa, dan Muara Badak.
Penempatan armada dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki konektivitas transportasi bagi anak-anak sekolah.
Selain sembilan unit tersebut, Kukar juga memperoleh bantuan satu unit bus dari Kementerian Perhubungan. Armada berkapasitas 19 tempat duduk itu direncanakan untuk mendukung pelayanan pelajar di Kecamatan Sangasanga.
Junaidi menjelaskan, pengadaan bus tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan Kecamatan Sangasanga yang juga menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan operasional, seperti sopir, kernet, dan bahan bakar minyak (BBM).
“Alhamdulillah, kami juga mendapatkan bantuan satu unit bus dari Kementerian Perhubungan. Bus tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Kecamatan Sangasanga,” jelasnya.
Dalam pengoperasiannya, Dishub Kukar akan memfasilitasi penyediaan kendaraan, sedangkan kebutuhan operasional melibatkan pemerintah kecamatan, KNPI, relawan, serta perusahaan di wilayah setempat.
Menurut Junaidi, pola kerja sama tersebut diperlukan agar layanan bus sekolah dapat berjalan berkelanjutan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Ia berharap kolaborasi serupa dapat diterapkan di wilayah lain yang masih mengalami keterbatasan akses transportasi. (HB/ADV)
