Halonusantara.id, SAMARINDA – Kepastian hukum atas lahan yang telah lama dikuasai masyarakat di kawasan bekas Lokalisasi Bayur, Kecamatan Samarinda Utara, kini menjadi perhatian DPRD Samarinda. Pasalnya, tanah seluas sekitar 10 hektare tersebut tercatat sebagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sejak 2014, meskipun warga mengklaim telah menguasainya sejak sekitar 1980.
Persoalan ini berdampak pada upaya masyarakat memperoleh legalitas kepemilikan tanah. Warga mengaku kesulitan mengurus sertifikat karena pihak kelurahan dan kecamatan tidak bersedia menandatangani dokumen administrasi dengan alasan lahan tersebut sudah tercatat sebagai aset pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, meminta pemerintah kota tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan pencatatan administrasi. Menurutnya, riwayat penguasaan lahan serta proses penetapan aset perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Samarinda, Rabu (4/11/2026), Samri mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan yang diterima, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pendataan lahan hingga akhirnya masuk dalam daftar aset pemerintah.
“Pendataan dilakukan oleh tim, kemudian dimasukkan ke dalam aset tanpa melibatkan masyarakat,” ujar Samri dalam RDP di DPRD Samarinda, Rabu (4/11/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pencatatan aset pemerintah harus didukung proses administrasi dan riwayat penguasaan yang jelas. Apalagi, warga menyebut telah menempati dan menguasai lahan tersebut jauh sebelum pencatatan aset dilakukan pada 2014.
Karena itu, Komisi I DPRD Samarinda meminta Pemkot menelusuri dokumen awal penguasaan tanah, proses inventarisasi aset, serta keterangan masyarakat maupun pihak lain yang mengetahui sejarah lahan di kawasan Bayur.
Samri menegaskan, apabila ditemukan kekeliruan dalam proses administrasi, pemerintah harus berani mengambil langkah penyelesaian yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Kalau secara nurani kita yakini ada kesalahan administrasi, harus ada kebijakan nyata,” tegasnya.
DPRD berharap penelusuran tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen semata, tetapi menghasilkan kejelasan status hukum lahan. Penyelesaian yang transparan dan objektif diperlukan agar persoalan aset daerah tidak berujung pada ketidakpastian hak masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut. (Eby/Adv)

