Halonusantara.id, SAMARINDA – Pengawasan terhadap perusahaan daerah dinilai perlu diperkuat untuk mencegah munculnya persoalan hukum dalam aktivitas bisnis. DPRD Samarinda mengingatkan, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengutamakan profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan setiap aktivitas usaha Perumda memiliki risiko yang harus diperhitungkan secara cermat. Apalagi, perusahaan daerah menjalankan kegiatan bisnis dengan melibatkan modal pemerintah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Selain mendapatkan potensi PAD dan keuntungan, Perumda juga harus memperhatikan koridor-koridor hukum, terutama hukum bisnis,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Menurut Viktor, persoalan hukum yang menjerat Direktur Perumda Varia Niaga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan. Hal ini penting agar setiap keputusan bisnis tidak menimbulkan risiko hukum maupun kerugian bagi daerah.
Sebagai mitra kerja Perumda Varia Niaga, Komisi II DPRD Samarinda memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Viktor menyebut komunikasi dengan jajaran manajemen selama ini tetap berjalan, termasuk menyangkut sejumlah kerja sama bisnis dengan pihak ketiga.
Meski demikian, ia mengakui tidak seluruh keputusan bisnis disampaikan kepada DPRD. Karena itu, keputusan strategis yang melibatkan kerja sama berskala besar perlu mendapat perhatian lebih, terutama terkait pertimbangan hukum dan potensi risiko usaha.
Viktor juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Dewan Pengawas Perumda. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif dan menyeluruh, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Setiap kebijakan manajemen perlu dipastikan sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Di sisi lain, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui pemberian masukan dan evaluasi. Sementara tanggung jawab operasional perusahaan berada pada jajaran manajemen, dengan Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemilik modal.
“BUMD harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD, bukan menjadi sumber masalah yang merugikan keuangan daerah. Itu harapan kami ke depan,” tandasnya.
Viktor berharap evaluasi terhadap sistem pengawasan dan tata kelola BUMD dapat menjadi langkah pembenahan ke depan. Dengan pengelolaan yang transparan, profesional, serta taat hukum, perusahaan daerah diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha secara sehat sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan masyarakat Samarinda. (Eby/Adv)

