Halonusantara.id, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) masih memiliki segudang persoalan, khususnya soal kualitas sumber daya manusia (SDM) yang harus dibenahi. Hal ini sudah semestinya menjadi fokus yang diupayakan pemerintah mengingat masih banyak ditemukan infrastruktur pendidikan yang belum memadai untuk meningkatkan kualitas SDM di Kaltim.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim, Salehuddin menyoroti kondisi ini. Dia menilai, pihaknya DPRD Kaltim sudah berkomitmen untuk mengalokasikan 20 persen Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk sektor pendidikan. Akan tetapi, beberapa tahun kebelakang realisasi dan serapan anggaran di sektor pendidikan belum maksimal.
“Realisasinya paling tinggi hanya 16 persen,” ucap Salehuddin dengan ekspresi kecewa, Kamis (16/2/2023).
Penyerapan anggaran pendidikan yang belum maksimal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, mengingat Provinsi yang tersohor dengan sebutan Benua Etam ini memiliki keinginan yang baik dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM guna menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun 2024 mendatang.
Jika kualitas infrastruktur pendidikan di Kaltim tidak dibenahi, ujar Saleh, maka jangan salahkan generasi muda mendatang kalau hanya jadi penonton dalam perkembangan IKN di Kaltim, mengingat merekalah yang menentukan nasib Kaltim 5-10 tahun kedepan.
“Kalau proses realisasi anggaran untuk pendidikan ini masih belum maksimal, maka keseriusan Pemprov Kaltim untuk dunia pendidikan patut dipertanyakan,” tegas Saleh saat diwawancarai awak media.
Lebih lanjut, Dia menyampaikan, di tahun 2023 ini DPRD Kaltim telah menganggarkan Rp 3 Triliun atau 21 persen dari APBD Kaltim untuk sektor pendidikan.
“Kami berharap dana segar itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki sarana dan prasarana di dunia pendidikan sehingga mampu mencetak SDM yang unggul dalam menyambut pemindahan IKN,” tutup Saleh. (MF/Adv/DPRDKaltim)
