Samarinda, halonusantara.id – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltim-Kaltara menagih janji Pemprov mengenai pengelolaan Sungai Mahakam. Diketahui, HMI sebelumnya mengusulkan kepada Pemprov untuk mengelola alur sungai secara mandiri. Ternyata disetujui dan berjanji akan melakukan kajian pengusulan kembali untuk pengelolaan tersebut ke Pemerintah Pusat. Namun, hingga saat ini tidak terdengar bagaimana proses dan tindak lanjut dari kajian tersebut. Ketua Badko HMI Kaltim-Kaltara, Abdul Muis berkata bahwa saat ini, HMI kembali mengingatkan Pemprov agar tetap memperjuangkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Itu dilakukan lanjut Muis, dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sungai. Karena, sebagai kewajiban dari Pemda untuk melindungi…
Penulis: Redaksi
Balikpapan, halonusantara.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Kalimantan Timur kembali melaksanakan Sosialisasi dan penyebarluasan ( Sosper ) peraturan daerah Prov. Kaltim serentak kewilayah daerah pemilihan masing-masing. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo melaksanakan Sosper bersama masyarakat di Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara hari Sabtu (27/3). Dalam sambutan Sigit menyampaikan Sosper kali ini membahas Perda nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaranw bantuan hukum “Perda tersebut sebagaimana amanah UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang mendorong daerah untuk membuat aturan turunan tentang bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu” ungkap Sigit Lanjut Sigit secara…
Maraknya tambang ilegal membuat resah banyak pihak baik Kaltim dan khususnya kota Samarinda. Baru baru ini aparat kepolisian telah mengungkapkan kasus tambang ilegal yang yang ada di kawasan pemakaman Covid-19 Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara Aparat kepolisian telah mengamankan dua pelaku penambangan ilegal di area tersebut oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Sat Reskim Polresta Samarinda pada hari pada Selasa (9/3/2021). Irwanto Munawar Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Samarinda mengapresiasi Kinerja Kepolisian yang telah berhasil membongkar kejahatan penambang ilegal disatu sisi mengapresiasi kerja kepolisian Sebab ada kemajuan dari kerja kerja penegakan hukum, khususnya…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, HM Faisyal, S. Sos, M. Si menyampaikan kepada Publik di media cetak, elektronik dan media daring, Pihaknya menargetkan seluruh penyiaran televisi analog di Kalimantan Timur bermigrasi ke Penyiaran televisi digital paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Kalimantan Timur bertekad menjadi Provinsi yang pertama menerapkan Analog Switch off (ASO) di Indonesia. ASO merupakan periode dimana Siaran Televisi Analog dihentikan dan diganti dengan Siaran Televisi Digital. Semangat Dinas Komunikasi dan Informatika ini patut diapresiasi dan disambut baik oleh seluruh elemen penyiaran. Sinergi Pemerintah Provinsi, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat mutlak diperlukan untuk kelancaran…
Saat ini Masyarakat di Kalimantan Timur sudah dapat menikmati Siaran Televisi Digital dengan kualitas gambar yang bersih dan suara yang jernih. Adapun TV digital tersebut adalah : TVRI Kalimantan Timur, TVRI Nasional, TVRI 3 Budaya, TVRI Sport HD, TRANS 7, TRANS TV, KOMPAS TV, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Metro TV, MAGNA Channel, BNTV, SCTV, INDOSIAR, O Channel dan Mentari TV. Ke 16 (enam belas) TV Digital tersebut dapat dinikmati sepenuhnya secara gratis atau tidak berbayar. Cara Menangkap Siaran TV Digital. Untuk dapat menangkap Siaran Televisi Digital sangat sederhana dan mudah. Bagi Pesawat Televisi seri keluaran terbaru (smart tv) rata…
Tenggarong, halonusantara.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar menggelar diskusi publik. Tema yang diangkat Merumuskan Solusi Guna Menyelesaikan Persoalan Tambang Ilegal. Acara digelar di Coffe Tahu Kula Tenggarong, Selasa (17/11/2020). Ketua Umum HMI Cabang Kukar Mursid Mubarak menyatakan, menangani tambang ilegal ibarat menjaga padi dari ancaman burung yang datang memakan padi. Apabila masyarakat datang mengusir, maka burung itu akan terbang. Tapi setelah masyarakat pergi maka burung itu datang kembali. “Sehingga harus ada solusi dalam diskusi ini. Supaya kita bisa keluar dari benang kusut,” ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mendorong tim gabungan khusus yang melibatkan mahasiswa ataupun masyarakat. Dalam…