Halonusantara.id, Balikpapan – Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) membawa angin segar bagi kota-kota penyangga, termasuk Balikpapan, yang akan menjadi pintu gerbang utama IKN. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah persiapan dan langkah-langkah strategis harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan pendanaan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempersiapkan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Menurutnya, dukungan anggaran dan perencanaan infrastruktur yang matang menjadi elemen utama dalam memastikan konektivitas yang lancar antara Balikpapan dan IKN.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ujarnya.
Selain Balikpapan, daerah-daerah lain seperti Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara juga akan menjadi bagian dari sistem terintegrasi yang mendukung IKN. Keempat daerah ini diharapkan mampu bersinergi, sebagaimana Jabodetabek yang menjadi daerah penyangga ibu kota Jakarta.
Sabaruddin juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas infrastruktur, mulai dari jalan, fasilitas umum, hingga layanan transportasi. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Balikpapan adalah kemacetan yang terus meningkat, yang memerlukan penanganan serius.
“Kemacetan di Balikpapan tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas. Pelebaran jalan atau jalur alternatif harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN menjadi prioritas utama. Namun, dampaknya terhadap kondisi jalan lokal juga perlu diperhatikan. Pemerintah pusat diharapkan lebih aktif dalam memastikan pembangunan tol ini diiringi dengan perbaikan infrastruktur jalan lokal.
“Pembangunan jalan tol ini membawa dampak signifikan pada kondisi jalan di sekitar Balikpapan. Pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memastikan pembangunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur lokal,” jelas Sabaruddin.
Pemerintah pusat juga diminta untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar, mengingat keterbatasan dana daerah yang tidak mencukupi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan Balikpapan.
Balikpapan, sebagai gerbang utama IKN, memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran konektivitas menuju pusat pemerintahan baru. Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan visi ini.
“Balikpapan adalah gerbang utama menuju IKN. Kita harus memastikan segala aspek sudah siap, baik dari segi jalan, layanan transportasi, hingga fasilitas publik. Namun, untuk semua ini, kita butuh kolaborasi kuat dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.(Eby/Adv)
