Halonusantara.id, Kutai Barat — Kesenjangan pembangunan di wilayah pedalaman Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Pasalnya, hingga kini, masih terdapat empat desa di Kabupaten Kutai Barat yang berstatus tertinggal, menunjukkan belum optimalnya pemerataan pembangunan di Benua Etam.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, mengingatkan bahwa upaya evaluasi terhadap distribusi pembangunan di kawasan pedalaman harus segera dilakukan agar persoalan desa tertinggal dapat segera diatasi.
“Keberadaan desa tertinggal menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki dalam proses pembangunan. Pertanyaannya bukanlah telah dilaksanakannya suatu program, melainkan apakah manfaatnya telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia merinci, desa-desa yang masih tertinggal tersebut berada di Kecamatan Bongan, yakni Tanjung Soke, Gerunggung, Deraya, dan Lemper. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah agar tidak terus berlarut-larut.
Yovania menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini menuntut sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten menjadi langkah penting agar strategi penanganan desa tertinggal dapat berjalan efektif.
“Kita butuh kerja sama semua pihak. Tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak. Ini soal komitmen untuk pemerataan pembangunan,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, Yovania berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Menurutnya, memastikan pemerataan pembangunan di pedalaman adalah amanah yang harus ia jalankan.
Ia menyebut perjuangan untuk pembangunan di pedalaman adalah bagian dari tanggung jawab moralnya sebagai wakil rakyat. (Eby/Adv)
