Halonusantara.id, Samarinda – Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Samarinda, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, termasuk isu-isu yang belakangan ini turut menjadi perhatian kalangan mahasiswa.
Komitmen tersebut disampaikan Romadhony menyusul maraknya suara publik yang mengkritisi persoalan mendasar di Kota Tepian, mulai dari buruknya serapan anggaran hingga banjir yang terus berulang tiap musim hujan datang. DPRD, kata dia, tidak tinggal diam dan telah aktif menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja demi menggali solusi.
“Banyak hal yang disuarakan masyarakat dan mahasiswa, mulai dari infrastruktur, pengelolaan anggaran, sampai banjir. Semua itu kami tampung dalam RDP untuk dibahas lebih lanjut secara internal,” ujar Romadhony
Ia menjelaskan, seluruh rekomendasi hasil RDP akan didiskusikan secara menyeluruh sebelum diambil langkah lebih lanjut. Menurutnya, proses pembahasan di internal DPRD penting dilakukan agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
Selain itu, dalam rangka memperjelas perkembangan penyelesaian masalah, DPRD juga berencana memanggil sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan isu-isu strategis tersebut. Pemanggilan itu bertujuan untuk mendapatkan laporan kinerja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program daerah.
Bahkan, jika diperlukan, DPRD akan mempertimbangkan penggunaan hak interpelasi, yakni hak legislatif untuk meminta keterangan kepada kepala daerah terkait kebijakan strategis yang dianggap tidak sesuai harapan publik.
“Jika sudah menyangkut kebijakan yang tidak transparan atau tidak berpihak pada kepentingan rakyat, kami tidak segan menggunakan hak interpelasi,” tegasnya.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Romadhony menilai pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses pembangunan di daerah. Ia pun mengajak warga untuk tidak ragu datang dan mengamati langsung jalannya rapat DPRD sebagai bentuk pengawasan publik yang konstruktif.
“Kami butuh keterlibatan aktif dari masyarakat. Jangan hanya menyampaikan di luar forum. Silakan hadir langsung dalam rapat, lihat bagaimana kami memperjuangkan hal-hal yang menjadi keluhan bersama,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi antara DPRD, eksekutif, dan masyarakat, Romadhony berharap berbagai masalah yang selama ini menjadi momok di Samarinda bisa segera diurai dan diatasi secara sistematis dan berkelanjutan. (EP/Adv)
