Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar tidak terlalu larut dalam mengikuti arus perubahan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat yang dinilai terlalu sering berganti. Fokus utama seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan lokal, khususnya dari sisi infrastruktur yang masih tertinggal.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai bahwa kebijakan pendidikan nasional kerap berubah seiring pergantian kepemimpinan, dan kondisi ini menciptakan ketidakstabilan dalam proses pendidikan di daerah. “Setiap ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pendekatan. Guru dan siswa selalu dipaksa menyesuaikan, padahal belum tentu relevan dengan kebutuhan lokal,” ujarnya saat ditemui pekan lalu.
Ia menegaskan bahwa terlalu seringnya penyesuaian terhadap kebijakan pusat justru menyita energi dan fokus daerah, sementara masih banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. “Kita di Samarinda ini masih banyak sekolah yang terdampak banjir, bahkan ada yang atapnya bocor dan dindingnya rapuh. Kenapa bukan ini yang jadi prioritas?” tegasnya.
Menurut Anhar, Pemkot seharusnya cukup mengambil peran pengawasan terhadap kebijakan pusat agar implementasinya tidak bertentangan dengan kebutuhan lokal. Sementara itu, pelaksanaan teknis pendidikan di Samarinda bisa lebih diarahkan pada penguatan sarana dan prasarana dasar, serta memastikan anak-anak bisa belajar dalam kondisi yang layak.
“Infrastruktur pendidikan itu fondasi. Kalau sekolah rusak, bagaimana mau mencetak generasi unggul? Jadi, lebih baik fokus membangun ruang kelas, memperbaiki sanitasi, dan menyediakan akses ke sekolah di wilayah pinggiran,” lanjut politisi yang juga aktif mengunjungi sekolah-sekolah di pinggiran kota tersebut.
Ia juga menyarankan agar Pemkot Samarinda membangun komunikasi yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan pendidikan di daerah, mulai dari guru, kepala sekolah, komite sekolah, hingga orang tua siswa. “Daripada bingung mengejar kebijakan pusat yang berubah-ubah, lebih baik kita perkuat ekosistem pendidikan di sini,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Anhar mengajak semua pihak untuk kembali ke esensi pendidikan, yaitu memastikan seluruh anak di Samarinda mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. “Apa pun kurikulumnya nanti, yang penting anak-anak kita bisa belajar dengan tenang dan nyaman,” pungkasnya. (EP/Adv)
