Halonusantara.id, Samarinda – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Kaltim), Jaya Mualimin, memastikan bahwa seluruh warga Kaltim kini berhak atas layanan kesehatan gratis melalui program Gratis Pol Kesehatan, sebuah inisiatif unggulan dari Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (18/6/2025), di Kantor Diskominfo Kaltim. Jaya menyatakan bahwa kebijakan ini bukan hanya menyasar peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga mencakup mereka yang belum terdaftar atau memiliki status JKN tidak aktif.
“Siapa pun warga Kaltim yang sakit, cukup membawa KTP, KK, atau KIA, langsung bisa mendapatkan layanan tanpa syarat tambahan,” ujarnya.
Program ini membuka akses seluas-luasnya ke seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, rumah sakit, hingga klinik mitra BPJS. Bahkan dalam kondisi gawat darurat, pasien bisa langsung menuju instalasi gawat darurat (IGD) di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi tanpa perlu khawatir soal biaya.
Dinkes Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk membiayai program ini hingga akhir tahun 2025.
Selain itu, dana tambahan sebesar Rp25 miliar juga digelontorkan sebagai subsidi layanan kesehatan darurat di lima rumah sakit milik pemerintah provinsi.
Meski difasilitasi BPJS, layanan kesehatan gratis ini mengadopsi skema keadilan sosial, dengan semua peserta dimasukkan dalam kelas III.
Namun, Jaya memastikan bahwa kualitas layanan setara dengan kelas I.
“Kami ingin layanan ini bukan sekadar gratis, tapi juga bermutu dan layak,” ujarnya.
Program Gratis Pol Kesehatan secara resmi diluncurkan Gubernur Rudy Mas’ud pada 21 April 2025. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara akses layanan ini.
Oleh karena itu, Pemprov Kaltim mendorong warga untuk memanfaatkan hak mereka atas layanan kesehatan yang inklusif dan efisien ini.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap masyarakat Kaltim mendapat perlakuan setara dalam pelayanan kesehatan. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Program ini hadir sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat melalui layanan kesehatan yang adil dan berkualitas.(Na/Adv/DiskominfoKaltim)
