Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam memperkuat kebijakan hilirisasi kelapa sawit sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi sektor perkebunan serta memperbaiki kesejahteraan petani lokal.
Menurutnya, langkah ini selaras dengan kebijakan nasional terkait energi terbarukan, khususnya dengan rencana peningkatan campuran biodiesel dari B30 menjadi B50. Perubahan ini diyakini akan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi hasil kelapa sawit petani di daerah.
“Kebijakan ini bersifat strategis karena langsung berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Saat ini harga TBS sudah di kisaran Rp3.200, dan kami yakin ke depannya nilai tersebut bisa terus membaik,” ujar Seno, Senin (19/5/25).
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit di berbagai kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan industri hilir.
Ia menyebut sejumlah rencana pembangunan fasilitas pengolahan sedang dalam tahap penyusunan dan koordinasi antar daerah.
Langkah ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses industri pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan bisa bernilai tambah lebih tinggi.
“Kami melihat ini sebagai momentum penting untuk mendorong transformasi ekonomi daerah. Jika petani bisa langsung terhubung dengan industri hilir, kesejahteraan mereka akan meningkat lebih signifikan,” harapnya..
Tak hanya fokus pada hilirisasi, Seno juga mengingatkan perlunya pengawasan terhadap harga komoditas, terutama kelapa, agar tidak terjadi lonjakan yang berpotensi memicu inflasi.
Ia menyoroti ketergantungan pasar pada pasokan luar daerah seperti dari Pulau Jawa, yang kerap menyebabkan fluktuasi harga di Kaltim.
“Kami terus pantau perkembangan harga di lapangan agar tidak membebani masyarakat. Stabilitas harga menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli,” tuturnya.
Di sisi lain, wilayah utara Kalimantan Timur seperti Kabupaten Paser juga dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kelapa dan sawit.
Untuk itu, Seno mendorong petani agar membentuk koperasi atau organisasi mandiri yang bisa memperkuat posisi tawar mereka di pasar.
“Petani perlu diberdayakan agar lebih berdaya saing. Pembentukan koperasi atau organisasi mandiri sangat penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan membuka akses terhadap pendanaan maupun pelatihan,” terangnya.
Dengan penguatan di sektor hilir dan kelembagaan petani, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap sektor perkebunan dapat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
