Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan untuk mendukung pemenuhan layanan dasar masyarakat, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga pengembangan sektor ekonomi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna Savitry, mengatakan penentuan prioritas pembangunan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), program dedikasi kepala daerah, serta kebutuhan dasar masyarakat.
“Infrastruktur menjadi prioritas ketika dia mendukung prioritas daerah yang bersifat layanan dasar,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Kamis (29/10/2026).
Menurut Syarifah, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik. Keberadaannya juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah akses terhadap fasilitas pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, misalnya, pembangunan jalan dapat menunjang mobilitas masyarakat menuju sekolah. Sementara di bidang kesehatan, akses jalan yang memadai membantu masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan.
Infrastruktur juga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi, termasuk pengembangan pariwisata melalui peningkatan akses menuju kawasan wisata.
Karena itu, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan sektor yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Selain mempertimbangkan prioritas pembangunan, Pemkab Kukar turut mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan dari bawah atau bottom-up.
Syarifah menjelaskan, usulan pembangunan dapat disampaikan melalui pemerintah desa, kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan sebelum menjadi bagian dari proses perencanaan daerah.
“Perencanaan itu ada yang bottom-up, ada yang top-down, ada yang teknokratik, dan ada yang politik. Untuk mekanisme perencanaan bottom-up ini sudah diatur mekanismenya,” jelasnya.
Usulan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan. Pemerintah daerah selanjutnya menyelaraskan kebutuhan yang disampaikan masyarakat dengan prioritas pembangunan, termasuk pemenuhan layanan dasar dan program dedikasi kepala daerah.
“Infrastruktur itu mendukung semua yang terkait dengan prioritas daerah,” katanya. (HB/ADV)
