Halonusantara.id, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi para pengemudi ojek dan taksi online yang menuntut keadilan tarif dan regulasi yang berpihak kepada mitra.
Hal itu ia sampaikan langsung di hadapan massa aksi saat menemui perwakilan demonstran di halaman Kantor Gubernur, Senin (20/5/2025).
“Kami akan segera menyurati Kementerian Perhubungan untuk mendesak penertiban regulasi tarif yang lebih adil bagi para driver online. Surat itu akan kami kirimkan besok,” ungkapnya.
Seno menegaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim memahami keresahan para pengemudi online terkait ketidakjelasan aturan serta praktik promosi yang dilakukan aplikator, yang dinilai merugikan penghasilan mitra.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Regulasi yang tegas dan tidak membingungkan sangat diperlukan agar aplikator tidak semena-mena dan bisa mengikuti aturan main yang seragam di seluruh Indonesia.” katanya.
Aksi demonstrasi yang digelar ratusan driver tersebut dipimpin oleh dua organisasi besar di sektor transportasi daring, yakni Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) dan Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak nasional para mitra pengemudi online.
Sebelum melakukan aksi di depan kantor gubernur, massa yang datang dari berbagai kota dan kabupaten di Kaltim berkumpul di GOR Segiri dan kemudian menggelar long march menuju pusat pemerintahan provinsi.
Para pengemudi membawa sejumlah tuntutan, di antaranya adalah permintaan kenaikan tarif dasar, pengawasan terhadap promo aplikasi yang menekan pendapatan mitra, dan peninjauan ulang kebijakan aplikator yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan driver.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltim tak hanya menjanjikan dukungan secara administratif, tetapi juga memfasilitasi keikutsertaan perwakilan driver dalam forum koordinasi nasional.
“Kami akan bantu transportasi dan akomodasi untuk 3 sampai 5 orang perwakilan mitra Kaltim agar bisa menyuarakan langsung aspirasinya di tingkat nasional,” tegas Seno.
Aksi damai ini menjadi momentum penting bagi mitra driver di Kalimantan Timur dalam memperjuangkan hak-haknya di tengah dinamika regulasi transportasi online yang kerap berubah-ubah.
Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadi jembatan efektif antara suara lapangan dengan kebijakan pusat yang berdampak luas. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
