Halonusantara.id, Samarinda – Di balik kemegahan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), realita pahit masih dialami sejumlah warga di pesisir timur Kalimantan Timur. Desa-desa di Kecamatan Sangkulirang Seberang, Kutai Timur, seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran masih belum tersentuh listrik, jalan yang layak, atau akses air bersih.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai ketimpangan pembangunan sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan sosial. Ia mempertanyakan bagaimana provinsi kaya sumber daya seperti Kaltim masih memiliki wilayah yang terpinggirkan secara infrastruktur dasar.
“Kita bicara tentang provinsi yang menyuplai energi nasional, tapi masih ada warganya yang tidak merasakan listrik. Ini ironi yang menyakitkan,” kata Agusriansyah.
Menurutnya, berbagai janji pembangunan telah dilontarkan oleh para calon kepala daerah dan wakil rakyat, namun hingga kini belum ada langkah nyata yang dirasakan masyarakat.
“Waktu kampanye, mereka janji jalan dan listrik untuk Sangkulirang Seberang. Tapi sekarang, jangankan jalan mulus, lampu saja tidak ada. Masyarakat kembali bersuara karena merasa ditinggalkan,” ujarnya.
Agusriansyah juga membantah anggapan bahwa desa-desa tersebut sulit dijangkau. Ia menegaskan, kawasan itu berada di pesisir dan dekat dengan aktivitas industri, yang seharusnya memudahkan logistik pembangunan.
“Kalau bicara soal keterjangkauan, wilayah ini dekat dengan aktivitas industri. Tapi kenapa warganya tidak menikmati pembangunan? Ini bukan cuma soal fasilitas, tapi soal keadilan dan hak dasar sebagai warga negara,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah awal Pemkab Kutim dan PLN yang telah melakukan survei di lapangan. Namun ia menekankan pentingnya komitmen pemerintah provinsi untuk mendorong percepatan elektrifikasi melalui alokasi anggaran yang memadai.
“Saya sudah komunikasi dengan Bagian SDA Kutim, survei sudah berjalan. Tinggal bagaimana pemprov berani memperjuangkan anggarannya ke pusat. Jangan sampai ini hanya jadi catatan rapat tanpa hasil di lapangan,” ucap Agusriansyah.
Lebih jauh, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerataan pembangunan di Kaltim. Menurutnya, desa-desa tertinggal harus menjadi prioritas, bukan sekadar objek janji politik setiap musim pemilu.
“Jangan biarkan mereka hanya jadi korban janji politik lima tahunan. Pembangunan harus merata, dari pinggiran ke pusat, bukan sebaliknya,” tutupnya. (Eby/Adv)
