Halonusantara.id, Samarinda – Kesiapan infrastruktur menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto kembali menjadi sorotan publik. Di tengah potensi bencana yang terus menghantui kawasan perkotaan Kalimantan Timur, keberadaan akses darurat menuju bandara dianggap lebih dari sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian penting dari sistem tanggap darurat daerah.
Sorotan ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang menyoroti kebijakan penundaan proyek jalan penghubung dari Ring Road IV yang hingga kini belum terealisasi.
“Jalan ke bandara bukan hanya sarana fisik. Ini menyangkut bagaimana kita menyiapkan jalur evakuasi, distribusi bantuan, dan memastikan layanan publik tetap berjalan saat krisis terjadi,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan, kerentanan infrastruktur transportasi di Kaltim terlihat jelas dari kejadian banjir yang kerap melumpuhkan poros Samarinda–Bontang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses ke bandara perlu lebih dari satu jalur agar tidak terjadi ketergantungan.
“Konektivitas udara itu vital. Kalau bandara tidak bisa diakses dalam keadaan darurat, kita kehilangan jalur tercepat untuk evakuasi pasien, penyaluran logistik, bahkan pengiriman bantuan nasional,” tegasnya.
Subandi menyayangkan pemangkasan anggaran yang berdampak langsung terhadap pembangunan akses strategis tersebut. Menurutnya, pendekatan jangka pendek semacam itu justru dapat menimbulkan kerugian besar di masa depan jika terjadi situasi darurat.
“Pemotongan anggaran boleh dilakukan, tapi jangan menyasar proyek strategis yang berdampak pada keselamatan dan respons bencana. Infrastruktur ini adalah bagian dari sistem proteksi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mandeknya proyek jalur alternatif dari kawasan Sambutan yang semula dirancang Pemerintah Kota Samarinda. Minimnya anggaran pemeliharaan, yakni sekitar Rp28 miliar untuk tiga wilayah, membuat UPTD Wilayah II Samarinda sulit menjaga kelayakan jalan.
“Dengan alat berat terbatas dan anggaran pas-pasan, bagaimana kita bisa menjamin jalan siap digunakan saat dibutuhkan? Ini bukan lagi soal kemacetan, tapi soal kesiapsiagaan daerah,” tambahnya.
Melihat kondisi ini, Subandi mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap prioritas pembangunan. Menurutnya, akses ke bandara harus menjadi bagian dari sistem pertahanan daerah dalam menghadapi bencana serta menopang aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang ketahanan kita sebagai daerah yang ingin tumbuh tanpa abai pada risiko,” pungkas Subandi. (Eby/Adv)
