Halonusantara.id, Samarinda – Komitmen DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperluas akses pendidikan tinggi semakin nyata melalui pelaksanaan Program GratisPol. Program ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, seiring dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Upaya tersebut kembali dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kaltim bersama sejumlah perguruan tinggi di Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Selasa (10/06/2025). Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi memimpin jalannya rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV H. Baba, serta para anggota seperti Sarkowi V. Zahry dan Agusriansyah Ridwan.
Dalam diskusi tersebut, Program GratisPol diposisikan bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan sebagai strategi pembangunan jangka panjang untuk menjawab tantangan global dan lokal di era pasca-pemindahan IKN.
“GratisPol bukan sekadar bantuan pendidikan. Ini adalah investasi masa depan. Kita ingin SDM Kaltim menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, terutama saat IKN mulai beroperasi penuh,” ujar Ekti Imanuel.
Melalui program ini, DPRD Kaltim mendorong pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam provinsi, sedangkan bagi mahasiswa yang studi di luar Kaltim, skema beasiswa tetap tersedia melalui jalur institusi pendidikan masing-masing.
Kehadiran 16 perwakilan kampus dari berbagai wilayah di Kaltim dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, memperkaya diskusi dengan masukan teknis dan rekomendasi penguatan sistem pelaksanaan.
“Kampus harus menjadi mitra pemerintah dalam menyaring dan membina mahasiswa penerima manfaat. Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau hanya bersifat seremonial,” tegas Darlis Pattalongi.
Berbagai poin penting mengemuka, termasuk pentingnya transparansi, proses seleksi yang adil, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami tidak ingin ada anak Kaltim yang gagal kuliah hanya karena alasan ekonomi. Tapi kita juga ingin program ini dikelola secara akuntabel dan memberi dampak nyata,” ujar Ketua Komisi IV, H. Baba.
Dengan semangat kolaboratif antara legislatif dan dunia kampus, Program GratisPol diharapkan menjadi pondasi strategis dalam menyiapkan generasi muda Kaltim yang adaptif, berkompetensi tinggi, dan siap mengambil peran dalam dinamika pembangunan daerah di masa mendatang. (Eby/Adv)
